Yamaha_detail

Serapan Anggaran Minim, Diduga Demi Hancurkan Citra PDIP

Serapan Anggaran Minim, Diduga Demi Hancurkan Citra PDIP

Repdem, menduga ada skema yang dilakukan SKPD demi menghancurkan kekuatan PDIP di Pemilu yang akan datang dengan melakukan gerakan menunda-nunda serapan anggaran.--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Serapan anggaran SKPD minim. Dugaannya, demi menghancurkan kekuatan PDI Perjuangan di Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, eksekutif saat ini berasal dari PDIP. 

"Ini kan menjelang masuk tahun politik. Apakah ini menjadi skema untuk menghancurkan PDIP. Karena kita tau, Bupati dan Wakil Bupati kita saat ini, itu kan dari partai yang sama. PDI Perjuangan," kata Ketua Barisan Pelopor (Bapor) DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Cirebon, Dedy Chan, Selasa (21/6). 

Makanya, kata dia harus di klarifikasi. Apakah benar, ada skema dilakukan SKPD ke arah sana? Ketika benar, jelas menjadi kerugian bagi PDIP di pemilu mendatang. 

Ketua DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Nana meminta Pemkab untuk menindaktegas kepada para pejabat SKPD yang masih mengukur-ngulur realisasi penyerapan anggaran. Karena pasca pandemi ini, pertumbuhan ekonomi masih lemah. Harusnya anggaran Pemkab bisa cepat terserap. Tapi nyatanya, sampai hari ini, masih minim. 

Cadul--begitu akrab disapa membeberkan, beberapa SKPD yang daya serap anggarannya masih minim. Salah satunya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. "Kita melihat, daya serapnya masih sangat minim. Padahal ketika kita berkaca pada RKA DPA, per Juni itu, harusnya serapan anggarannya sudah diangka 50 sampai 60 persen," katanya. 

"Kalau seperti ini terus, bisa bahaya. Tinggal dari pimpinan berinisiatif, mencari penyebab, kenapa lambat terserap. Karena ini berdampak pada laju perekonomian masyarakat," katanya.

Menurut Repdem, serapan anggaran ini menjadi hak masyarakat bawah. Manakala tidak disegerakan, masyarakatlah yang dikorbankan. Pihaknya pun akan terus mengawal realisasi pembangunan di Kabupaten Cirebon. Menjadi tanggungjawab Repdem sebagai organisasi sayap PDIP, untuk menekan, agar PDIP yang saat ini manggung tidak terkena dampaknya dikemudian hari. 

"Langkah awal kita, Repdem nanti akan mencoba melakukan audiensi dengan SKPD. Meminta keterangan serapan anggaran dari mereka seperti apa," katanya. 

Ketika dari hasil audiensinya masih tidak ada perubahan signifikan, Repdem akan meminta kepada Bupati, untuk langsung bertindak tegas. "Karena kami ini, menjaga marwah DPC PDIP yang mana Pak Bupati sebagai ketuanya," katanya. 

Ia pun melihat sejauh ini tingkat kepercayaan publik terhadap bupati relatif mengalami penurunan. Akibat minimnya serapan anggaran tadi. Tapi disatu sisi, tingkat popularitas Imron sebagai ketua DPC, terus menanjak. 

"Sebagai ketua DPC, Pak Imron sangat baik. Tapi, sebagai bupati, akibat dari serapan anggaran yang minim itu, mulai terasa dampaknya. Jelas ini tidak baik bagi masa depan partai," pungkasnya. (zen)

Sumber: