BBM Naik, PKS: Tidak Sesuai Tagline Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat

RAKYATCIREBON.ID, KUNINGAN - Setelah resmi Pemerintah mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kepolisian Resor bergerak cepat melakukan pengamanan antisipasi membeludaknya pembeli BBM jenis Pertalite, solar, hingga Pertamax, di sejumlah SPBU di Kuningan, Sabtu (3/9).

Polres Kuningan melakukan pengamanan di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Kuningan. Seperti yang terlihat di salah satu SPBU yang berada di Rest Area Cirendang, tampak anggota Kepolisian Resor Kuningan berjaga di SPBU tersebut.

Kapolres Kuningan AKBP Dhany Aryanda melalui Kasi Humas Polres Kuningan IPDA Endar Kuswanadi menngungkapkan, pengamanan SPBU yang dilakukan ini, untuk mencegah adanya panic buying dari masyarakat akibat dampak kenaikan BBM.

"Dengan kehadiran petugas kepolisian di SPBU ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan maupun masyarakat yang akan membeli BBM," kata Endar kepada wartawan.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah telah mengumumkan secara resmi kenaikan BBM jenis pertalite, solar dan pertamax. Harga BBM Pertalite kini menjadi Rp 10.000 per liter, solar menjadi Rp 6.800 per liter dan pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. Kenaikan ini berlaku pukul 14.30 Wib Sabtu 3 September 2022.

Beberapa saat setelah pengumuman kenaikan BBM, sejumlah SPBU menutup pelayanan sebab harus dilakukan perubahan sistem harga di mesin sesuai dengan harga terbaru.

Kenaikan BBM siang bolong mendapat kekecewaan dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan, kebijakan menaikan harga BBM yang awalnya diperkirakan akan naik pada tanggal 1 September 2022, ternyata tiba-tiba presiden mengumumkan di hari sabtu 3 September 2022. Pertanyaan yang muncul di benak masyarakat kenapa kebijakan kenaikan BBM diumumkan 1 jam sebelum diberlakukan mulai jam 14.30.

"PKS sendiri dalam hal ini sangat menyayangkan terhadap kebijakan pemerintah, yang tega menaikkan BBM disaat ekonomi masyarakat belum pulih pasca Pandemi covid 19," kata ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan H Dwi Basuni Natsir Lc.

Kang Bas sapaan akrabnya, menegaskan bahwa sikap PKS di daerah pun ini sesuai dengan arahan Pimpinan pusat, karena kebijakan ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja, tapi akan pasti di rasakan dampaknya oleh masyarakat didaerah,  termasuk masyarakat Kabupaten Kuningan, terlebih Kabupaten Kuningan sendiri belum lama ini di katagorikan sebagai kabupaten miskin ekstrem untuk wilayah Jawa barat.

Kebijakan yang tidak pro rakyat ini suguh aneh kalau menilik dari berita bahwa justru harga minyak dunia saat ini turun. Program bansos sebagai kompensasi dari kenaikan harga  BBM yang rencananya akan segera dilakukan tidaklah tepat. Program ini hanya solusi jangka pendek semata.

"Hati-hati efek domino kenaikan harga BBM, rakyat susah akan bertambah susah, kemiskinan akan meroket, dan tentu saja akan terjadi naiknya harga kebutuhan pokok. Sedangkan daya beli masyarakat belum membaik," ucap Kang Bas.

Kang Bas menegaskan bahwa PKS menolak dengan tegas kenaikan harga BBM untuk saat ini.

Sementara itu, ketua Fraksi PKS DPRD Kuningan Etik Widiati turut merasa prihatin dengan kenaikan harga BBM yang tiba-tiba diumumkan di siang hari. "Kami kecewa dan prihatin atas keputusan pemerintah, sepertinya pemerintah tutup mata tutup telinga meskipun gelombang penolakan rencana naiknya harga BBM muncul dimana dimana," tuturnya.

Etik menambahkan, kenaikan harga BBM bertolak belakang dengan tagline HUT RI ke 77 "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" dengan kenaikan harga BBM ini justru akan menambah beban masyarkat. “Mana bukti dari tagline Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, tetapi tiba-tiba masyarakat yang bersemangat mau bangkit, malahan di berikan informasi yang membuat lesu semangat," ucap politisi PKS asal Desa Ciwaru.(ale)

Sumber: