Bawaslu Kolaborasi Awasi Pemilu 2024

RAKYATCIREBON.ID, MAJALENGKA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat, Zaki Hilmi mengajak masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk ikut mencermati situasi yang terjadi pada masyarakat. Khususnya momen tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai sejak Juni 2022 lalu.

Tantangan yang terjadi pada masyarakat di wilayah Jawa Barat dinilai cukup kompleks. Alasannya, Jawa Barat tercatat mempunyai jumlah pemilih yang terbanyak di Indonesia yakni 33 juta lebih daftar pemilih tetap pada tahun 2019 lalu.

Sehingga memungkinkan peserta pemilu, baik caleg maupun calon presiden dan tim akan selalu mengejar wilayah Jawa Barat untuk menjadi target sosialisasi dan kampanye.

“Jawa Barat masih menjadi lumbung suara terbanyak. Sehingga bicara tentang pemilihan umum, maka wilayah Jawa Barat ini selalu menjadi pertimbangan peserta pemilu untuk sosialisasi maupun kampanye,” ungkapnya saat menjadi narasumber di salah satu hotel di Majalengka, ‎Jumat (7/10).

Zaki Hilmi menambahkan, dalam sosialisasi maupun tahapan kampanye nanti masyarakat perlu memperhatikan fenomena yang terjadi. Bukan saja soal politik uang, namun juga dimensi budaya toleransi yang terkadang disentuh para peserta pemilu.

“Ada banyak hal yang terjadi dalam tahapan pemilu ini. Sehingga Bawaslu mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Majalengka untuk ikut berpartisipasi aktif mengawasi apa yang terjadi, Bawaslu sendiri perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama masyarakat,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengajak para jurnalis dari berbagai media untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan, apa saja yang terjadi dalam tahapan pemilu 2024 sebelum hari pencoblosan mendatang.

“Percepatan informasi yang ditulis oleh kalangan media mainstream ini, akan memicu koreksi dari para pihak penyelenggara. Untuk itu Bawaslu juga perlu berkolaborasi dengan insan pers dan media itu sendiri,” ujarnya.

Zaki Hilmi menambahkan, pihaknya juga tengah konsen memetakan potensi kerawanan dalam bidang dimensi budaya toleransi. Budaya toleransi ini identik dengan politik identitas yang erat kaitannya dengan budaya bahasa, agama, adat istiadat.

“Budaya toleransi ini juga menjadi perhatian pemetaan potensi kerawanan kami di Bawaslu Jabar,” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, H Agus Asri Sabana mengatakan kegiatan pengawasan partisipatif bersama kalangan insan pers, organisasi masyarakat, PGRI, dan Kwarcab Pramuka ini diharapkan sebagai kolaborasi Bawaslu Majalengka dengan masyarakat Majalengka menuju pemilu yang demokratis.

“Kolaborasi ini sangat penting. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa menjangkau semuanya, untuk itu diperlukan dukungan masyarakat dari berbagai kalangan,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan anggota Bawaslu Majalengka, Dede Sukmayadi. Dia mengatakan ketika tahapan pemilu 2024 dimulai pada bulan Juni 202 lalu, pihak Bawaslu juga menemukan ada banyak nama warga yang dicatut oleh partai politik.

Dalam catatan Bawaslu RI saja, terdapat 375 orang dari kalangan penyelenggara pemilu yang namanya dicatut jadi pengurus atau anggota parpol tertentu.

“Bahkan, dalam catatan kami di Bawaslu Majalengka, ada juga ASN‎ yang namanya tiba-tiba dicatut parpol,” ungkapnya.

Dede menambahkan, Bawaslu Majalengka membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai kalangan masyarakat, mengingat di tataran personel Bawaslu sendiri masih ada banyak keterbatasan personel.

“Penyelenggara pemilu khususnya di lembaga Bawaslu itu sangat terbatas. Di tingkatan Kabupaten, Majalengka contohnya hanya ada lima orang, panwaslu kecamatan nanti hanya ada tiga orang. Lalu Panwas desa satu orang, dan di TPS hanya ada satu pengawas. Jadi benar-benar sangat terbatas. Kita perlu kolaborasi dalam pengawasan pemilu,” ungkapnya. (hsn)

Sumber: