Maret 2023, KNPI Tentukan Dukungan untuk Capres

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menegaskan, organisasi yang dipimpinnya belum menentukan sikap terkait perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Pertimbangannya, karena belum ada capres dan cawapres definitif.

Namun pada saatnya nanti, KNPI akan menentukan sikap politik terkait pilpres mendatang.

“Belum ada sikap. Tapi pada saatnya nanti, KNPI akan mengambil sikap. Mungkin sekitar Maret 2023 mendatang, akan mengerucut kandidat presiden maupun cawapres,” tegasnya saat berkunjung ke Graha Pena Radar Cirebon, Minggu (30/10).

Pada kesempatan itu juga, Haris menyampaikan, dirinya adalah ketua umum DPP KNPI yang sah berdasarkan hasil kongres. Dirinya  terpilih kembali menjadi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 2022-2025. Haris terpilih secara aklamasi dalam Kongres XVI DPP KNPI yang digelar di Maluku Utara, 21 Mei 2022.

Haris tidak menampik di tingkat pusat, KNPI terpecah menjadi tiga kubu. Namun, kalaupun ada yang mengaku ketua umum KNPI, itu tidak sah. Apalagi dirinya sudah memiliki surat dari Menkumham mengacu hasil kongres  KNPI. Dan SK kepengurusan DPD KNPI tingkat provinsi yang menerbitkan adalah DPP KNPI yang dipimpinnya.

“SK DPD KNPI tingkat provinsi se-Indonesia saya yang menerbitkan,” ujar Haris.

Bagi Haris, KNPI di bawah kepengurusannya diberikan ruang luas untuk bergerak, dan KNPI harus ada kegiatannya. Karena KNPI di beberapa provinsi yang tidak aktif selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinannya mencoba untuk dihidupkan kembali.

Pasalnya, setelah dirinya rutin keliling daerah-daerah, ada pengurus KNPI tapi tidak aktif dan tidak ada kegiatannya. Maka dari itu, dirinya mencoba menghidupkan kepengurusan KNPI di daerah-daerah dan provinsi.

“Ada yang tidak aktif hingga 6-12 tahun. Tapi sekarang coba kita hidupkan lagi,” ucap dia.

Haris juga menjelaskan, KNPI saat ini dengan yang dulu jauh berbeda. Kalau dulu diasumsikan satu warna partai, namun sekarang pengurus KNPI dari berbagai warna politik.

“Sekarang kita bebaskan, tidak seragam seperti dulu saat Orde Baru. Mulai DPP, DPD Provinsi sampai daerah, warna politiknya bermacam-macam,” pungkasnya. (abd)

Sumber: