Bansos Selalu Tidak Tepat Sasaran, DPRD Desak Bikin Kriteria Miskin

Bansos Selalu Tidak Tepat Sasaran, DPRD Desak Bikin Kriteria Miskin

ISU BANSOS. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Heri Yanto ST mendesak Dinsos menentukan kriteria miskin yang berhak menerima bantuan sosial. FOTO: DOKUMEN/RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Dinas Sosial (Dinsos) segera menentukan kriteria miskin. Demi menuntaskan persoalan klasik terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tak tepat sasaran.

Menurut anggota Komisi IV, Heri Yanto ST penyaluran bansos selamanya tidak akan tepat sasaran. Selama kriteria itu belum dibuat dan disepakati.

"Selama Dinsos belum mampu membikin kriteria miskin secara muatan lokalnya dimasukan. Saya yakin sampai kapan pun tidak tepat sasaran," kata Heri, Rabu (2/11).

Kuncinya, tegas politisi Demokrat ini, ada di kriteria yang jelas terlebih dulu. Makanya, harus ditentukan seperti apa kriteria miskinnya. Imbas tidak adanya kriteria tersebut, alhasil penyaluran pun carut marut. Jangankan masyarakat, puskesosnya pun kebingungan.

"Orang puskesosnya saja posisinya kebingungan. Tidak punya patokan yang jelas. Yang tepat. Pembekalan patokannya seperti apa. Nah ini saya sudah ngomong dari tahun 2020," jelasnya.

Makanya, Dinsos harus mampu membuat kriteria secara lokalnya. Pemerintah pusat pun diminta ketika akan mengeluarkan bantuan, diserahkan ke daerah masing-masing. "Tentukan saja kuotanya berapa. Serahkan ke masing-masing daerah," katanya.

Daerah diberikan keleluasaan lebih untuk menentukan dan memverifikasi. Siapa saja yang berhak mendapat bantuan. "Karena kadang-kadang data yang kita kirimkan ke Kemensos, dengan data terbaru, belum tentu hari ini atau tahun ini dapat bantuan. Sedangkan roda perekonomian, naik turun," imbuhnya.

Menurutnya, selama konsep kementerian masih tetap, tidak diubah, maka selama itu pula proses penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. "Jadi saya tegaskan, berilah daerah keleluasaan. Pemerintah pusat cukup menggelontorkan kuota," kata dia.

Tapi, kriteria muatan lokalnya tetap harus ada. Harus dibuat. Seperti apa kriteria miskinnya. Tertera secara jelas. "Kalau dua-duanya dijalankan, bisa meminimalisir bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Sebelumnya, pada saat Komisi IV DPRD menggelar rapat kerja, diketahui terdapat fakta mengejutkan. Distribusi bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan, tercatat sebanyak 400 ribuan. Data itu diperoleh berdasarkan hasil verifikasi faktual (verfak) Dinsos. (zen)

Sumber: