Tahun 2023, Investasi di Indonesia Capai 1.207 Triliun, Hero: Masyarakat Cirebon Harus Ikut Merasakan

RAKYATCIREBON.ID, KEJAKSAN - Nilai investasi yang masuk di Indonesia sangatlah besar, namun besarnya investasi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, baik dalam sektor tenaga kerjanya, maupun para pelaku UMKM, sebagai pelaku ekonomi yang paling dasar.

Kementerian Investasi Republik Indonesia, atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun diminta untuk melakukan upaya-upaya agar nilai investasi yang sangat besar bisa benar-benar 'membumi' di Indonesia.

Keinginan tersebut, salahsatunya muncul, dan disuarakan oleh Komisi VI DPR-RI, yang memang menjadi mitra kerja dari kementerian yang mengurusi soal investasi di Indonesia tersebut.

"Sengaja, kami meminta kepada Menteri Investasi dan BKPM, terkait dengan investasi yang begitu besar tahun ini, supaya bisa menyentuh masyarakat bawah," demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR-RI Fraksi Partai Demokrat, Ir Herman Khaeron saat diwawancarai di Kota Cirebon, usai membicarakan besarnya nilai investasi Indonesia bersama para tokoh pelaku UMKM.

BACA JUGA: Bupati Nina Bertemu Gubernur Ridwan Kamil, Bahas Lucky Hakim

Secara kelembagaan, lanjut Hero, sapaan akrabnya, Kementerian Investasi, sudah melaporkan kepada DPR-RI, dalam hal ini Komisi VI, mengenai besarnya nilai investasi yang masuk ke Indonesia.

"Menurut report, pada tahun 2020 saja, investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 1.207 triliun, besar sekali, dan saya sering menanyakan, dan men-challenge, dimana manfaat untuk masyarakatnya," lanjut Hero.

Tak hanya menyuarakan, agar besarnya nilai investasi secara langsung bisa dirasakan masyarakat, dijelaskan Hero, Komisi VI juga memulai langkah-langkah kongkrit kearah sana, dimana sistem dan tata kerja investasi mulai diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya para tokoh pelaku usaha mikro hingga UMKM.

"Kita juga mulai konsultasi dan sosialisasi terkait manfaat langsung dari besarnya nilai investasi ini, termasuk untuk perkoperasian. Sejalan dengan sedang revisinya UU perkoperasian, nanti akan ada FGD juga dengan Kemenkop di Cirebon, karena masih banyak perkoperasian yang merugikan masyarakat," jelas Hero.

BACA JUGA: Golkar Tak Tertarik Gaet Artis, Minta Teguh Rusiana Siap-siap untuk Pilkada

Bahkan, kata Hero, dengan terkaitnya beberapa kementerian, yang kebetulan menjadi mitra Komisi VI, suara investasi yang ingin dikenalkan kepada masyarakat ini, akan memadukan beberapa kementerian.

"Perpaduan antara investasi, koperasi dan kita dorong juga kementerian BUMN untuk menfasilitasi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, bukan hanya dari koorporasi besar. Jadi, kita akan coba padukan BKPM, Kemenkop-UMKM dan BUMN, dengan badan lain yang bisa meningkatkan nilai ekonomi kerakyatan," ujar Hero.

Ditambahkan Hero, ia mengkhususkan, 1.207 triliun nilai investasi yang masuk ke Indonesia ini, bisa dirasakan oleh masyarakat, para pelaku ekonomi di wilayah Dapil Jawa Barat VIII, yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Indramayu.

"Jadi saya ingin, investasi yang besar ini dirasakan oleh masyarakat, khususnya Cirebon, dan Jabar VIII," kata Hero. (sep)

Sumber: