Sidang Paripurna Jawaban Bupati Diwarnai Interupsi, Fraksi PDIP Soroti Kenaikan dan Penurunan Anggaran

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi berlangsung panas. Jalannya sidang, diwarnai interupsi.

Tepatnya setelah Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman, menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan fraksi.

Interupsi disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Lukman Hakim. Ia menyoroti kenaikan anggaran pada sejumlah dinas dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilainya tidak proporsional.

"Ada dinas yang anggarannya naik cukup besar. Dinas Kesehatan naik hingga Rp145 miliar. DPKBP3A juga naik menjadi Rp22 miliar. Tapi anehnya, DPUTR yang saat ini tengah menjadi sorotan karena banyaknya jalan rusak, malah mengalami pengurangan anggaran hingga Rp21 miliar," tegas Lukman.

Menurutnya, kondisi ini tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Khususnya menyangkut infrastruktur jalan yang kerap dikeluhkan. Ia pun mendesak Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk membahas secara lebih rinci sebelum penetapan RAPBD dilakukan.

"Informasinya Jumat besok akan dilakukan penetapan. Masih ada waktu dua hari untuk membahas ulang. Kami yang di luar Banggar harus diajak bicara juga, agar tahu ke mana arah kenaikan dan penurunan anggaran itu," tambahnya.

Pernyataan Lukman mendapat tanggapan dari Anggota Fraksi Gerindra, Sofwan ST. Ia menyindir soal komunikasi internal Fraksi PDIP yang dinilainya kurang terbuka.

"Kok saya melihat, apa yang disampaikan kawan kami ini, sepertinya di PDIP tidak ada komunikasi. Kalau masih ada perdebatan, pimpinan tinggal menawarkan apakah perlu ada pemandangan umum kedua," ujarnya.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Fraksi PDIP Aan Setyawan meminta agar Sekretariat DPRD memperbanyak naskah jawaban Bupati agar bisa diakses dan dipelajari oleh anggota DPRD non-Banggar.

"Kalau sudah diperbanyak, bisa kami pelajari. Jangan sampai anggota yang bukan Banggar tidak tahu-menahu soal isi RAPBD," katanya.

Aan juga menyinggung kondisi ruas jalan Gebang–Pabuaran yang menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Ia berharap, jika pengesahan RAPBD bisa dipercepat, proses lelang proyek infrastruktur bisa segera dilakukan.

"Kalau pengesahan dilakukan secepatnya, proses lelang bisa langsung jalan. Lelang kan hanya butuh beberapa hari. Jadi akhir Juli pembangunan sudah bisa dimulai," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Hasan Basori SE MSi menegaskan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara anggota Banggar dan non-Banggar.

"Semua fraksi dan komisi sudah memiliki perwakilan di Banggar. Jadi mestinya seluruh kepentingan sudah terwakili," tegasnya. (zen)

Sumber: