Cirebon Dua Kali Meraih Predikat Kabupaten Informatif, Peran KID Sejauh Mana?

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON -- Peran Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon dipertanyakan. Padahal, Kabupaten Cirebon dua kali meraih predikat Kabupaten Informatif. Diraih secara berturut-turut dimasa pemerintahan Bupati Drs Imron MAg dan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon periode 2022-2026.

Pertanyaannya, kemanakah Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon? Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, Angga Maradeka mengapreasiasi capaian pemerintah Kabupaten Cirebon yang memperoleh predikat kabupaten informatif.

Memang kata Angga, ada beberapa yang mempertanyakan peran KID selama ini. Sesuai tupoksi KID yang menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi yang masuk, dirasa peran tersebut masih dirasa kurang oleh sebagian pihak/kalangan.

Komitmen komisioner KID saat ini akan bersama sama mendampingi seluruh perangkat daerah se Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Kami akui mungkin selama ini masyarakat dan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon belum melihat dan merasakan besarnya peran dari KID, namun apabila ditanyakan ke rekan rekan di pemerintah desa akan ada feedback berkaitan dengan KID," katanya.

Karena dari awal tahun 2023 ini KID banyak menyelesaikan sengketa informasi yang masuk dari desa sebagai termohon.

Dalam proses e-monev yang dilaksanakan tahun 2023 ini juga tentu tidak bisa terlepas dari keberadaan lembaga komisi informasi di daerah. Nyatanya keberadaan lembaga komisi informasi tentu memiliki nilai tambah dalam proses penilaian pemeringkatan untuk predikat kabupaten informatif.

"Apabila masih ada yang mempertanyakan kemana saja KID apa peran dan fungsinya dapat kita lihat selama ini 2 tahun berturut turut kabupaten Cirebon memperoleh predikat kabupaten informatif," tuturnya.

Angga juga menyampaikan komitmen kelembagaan KID untuk bersama sama pemerintah daerah dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan menjaga kondusifitas daerah.

"Kami harapkan keterbukaan informasi publik ini menjadi prioritas di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon mendatang dan dioptimalkan dalam rencana strategis daerah sehingga keterbukaan informasi publik ini bisa menjadi indikator kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemerintah," tuturnya.

"Sebagaimana mana masif dan optimalnya penyelenggaraan pemerintahan melalui pembangunan apabila tidak diiringi kepercayaan masyarakat atau publik tentunya akan menjadi sia sia," pungkasnya. (zen)

Sumber: