Pj Walikota Sentil Kepala DLH, Tak Penuhi Beberapa Kali Penugasan, Alasannya Sakit
Kepala DLH tidak hadir dalam agenda penanaman pohon di Pesisir Panjunan yang merupakan hajat Kodim 0614, padahal mendapatkan penugasan/ disposisi mewakili Pemkot.--
RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pj Walikota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi kembali mengingatkan kepada seluruh pegawai, serta pejabat di lingkungan Pemkot Cirebon mengenai dengan profesionalisme dan integritas kerja ASN.
Hal ini menyusul masih adanya pejabat ASN yang ia nilai masih bekerja dengan tanpa koordinasi yang jelas.
Sentilan tersebut, diduga dialamatkan kepada salahsatu pejabat eselon II, yakni kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dr Yuni Darti SpGK.
Pasalnya, di beberapa kegiatan resmi, bahkan saat Pj Walikota melangsungkan apel bersama, penandatanganan pakta integritas hingga briefing staff beberapa, yang bersangkutan menjadi satu-satunya pejabat eselon II yang absent.
Dari hasil penelusuran Rakyat Cirebon, beberapa waktu terakhir, Kadis LH juga mendapatkan disposisi dari Pj Walikota untuk menghadiri acara mewakili Pemkot Cirebon, namun tak hadir.
Seperti pekan kemarin, dalam agenda penanaman pohon di Stasiun, dimana PT KAI Daop 3 Cirebon mengundang Pemkot, lalu Pemkot memberikan disposisi kepada kepala DLH, lalu tidak datang.
Terbaru, pada kegiatan menanam pohon dan bebersih muara sungai Sukalila, yang merupakan agenda TNI di Kodim 0614/ Kota Cirebon, Pemkot diundang, dan lagi-lagi disposisi atau penugasan diberikan kepada kepala DLH, namun juga lagi-lagi tidak hadir.
"Waktu itu (Agenda PT KAI. Red), disposisi kepala DLH, tidak hadir, tidak ada kabar, saya tugaskan staf ahli untuk mengcover. Nanti dievaluasi oenugasan-penugasan. Penugasan itu kan mewakili Pemerintah Daerah, kalau yang ditugaskan tidak hadir, berarti Pemda nya tidak hadir," ucap Gusmul, Senin (15/01).
Dari situ, Agus pun meminta kepada semua pejabat, untuk tidak main-main dalam setiap penugasan.
Selain menjadi sebuah tanggung jawab, penugasan juga merupakan bentuk representasi dari Pemerintah Daerah, sehingga jika yang di disposisi tidak hadir, maka Pemda dianggap tidak menghadiri acara tersebut.
"Jadi jangan sampai disposisi itu diabaikan begitu saja tanpa ada pemberitahuan, atau tidak hadir. Kalau sampai tapi tidak hadir, minimal ada pemberitahuan ke Sekda," tegas Agus.
Info terakhir mengenai kepala DLH sendiri, disebutkan Agus, meskipun beberapa kali tak hadir kegiatan, belakangan ia mendapat informasi bahwa yang bersangkutan mengalami gangguang kesehatan.
"Terakhir ada surat sakit di pa Sekda, infonya dirawat. Tidak tahu, dirawat, ada surat dokter. Tidak sampai harus Plt, sudah beraktifitas lagi katanya, kemaren mau ketemu tapi belum sempet. Beberapa kali kegiatan memang gak hadir," ujar Agus.
Kepada yang lain, Gusmul juga memberikan penekanan, dan dalam setiap brifing staff selalu disampaikan, bahwa Pemkot ingin program 2024 berjalan sesuai dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani massal di halaman Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
Sumber: