Kota Cirebon Banjir Lagi, Anton Octavianto Minta Penanganan Serius
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/ RAKYAT CIREBON--
CIREBON - Persoalan banjir di Kota Cirebon menjadi salahsatu problem klasik, yang hingga kini belum menemukan solusi.
Saat musim hujan tiba, kondisi ini menjadi keluhan utama warga, karena tak sedikit yang merasa was-was dan keselamatannya terancam setiap kali curah hujan tinggi melanda kota.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto menyoroti kurang keseriusnya pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dalam menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi.
BACA JUGA:Banjir di Kota Cirebon Diatensi Pemprov, DPRD Jabar Turunkan Bantuan
Lebih spesifik, meskipun banyak titik-titik langganan banjir di Kota Cirebon, Anton mencontohkan wilayah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti.
Selama ini, dikatakan Anton, ia melihat wilayah Kalijaga yang menjadi zona merah banjir, terutama di sekitar petilasan Kalijaga, masih sangat jauh dari upaya-upaya penanganan banjir yang dilakukan pemerintah dan otoritas terkait.
"Saya tinggal di Ciremai Giri. Sejak zaman SD, wilayah itu sudah banjir. Kalijaga terus-terusan banjir, sudah lama sekali. Saya pikir BBWS tidak ada keseriusan, karena sampai sekarang masalah ini belum selesai," tegas Anton.
BACA JUGA:Banjir di Drajat Sampai 1,5 Meter, Dian Novitasari Turun Langsung ke Pegambiran
Saat ini, lanjut Anton, kondisi infrastruktur di wilayah terdampak banjir juga semakin memprihatinkan, senderan dan jembatan di Taman Kalijaga mengalami abrasi akibat banjir yang terus terjadi.
"Senderan di Kalijaga Monyet bahkan sudah tergerus. Ini perlu perhatian serius," ujar Anton.
Untuk itu, Anton meminta DPUTR serta BBWS untuk menganggarkan kembali program perbaikan senderan kali yang sempat dihentikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA:Gugatan PHPU Luthfi-Dia Keliru, KPU Kabupaten Cirebon Anggap Salah Objek
"Kami meminta BBWS untuk segera memasukkan program perbaikan senderan kali dalam anggaran. Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kolaborasi antar stake holder dan semua pihak harus dimaksimalkan, karena tidak bisa jika menyelesaikan sendiri-sendiri," kata Anton. (sep)
Sumber: