Disnaker Ungkap Pekerja Migran Cirebon di Taiwan Didominasi Oleh Wanita

Disnaker Ungkap Pekerja Migran Cirebon di Taiwan Didominasi Oleh Wanita

Disnaker Ungkap Pekerja Migran Cirebon di Taiwan Didominasi Oleh Wanita-Foto: Istemewa-RAKYATCIREBON.DISWAY.ID

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID -Kabupaten Cirebon telah memantapkan posisinya sebagai salah satu penyumbang terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Barat, hanya kalah dari Kabupaten Indramayu. 

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, mayoritas pekerja migran dari daerah ini adalah perempuan yang bekerja di sektor domestik di luar negeri.

Agus Susanto, Kepala Bidang Penempatan Kerja Disnaker Cirebon, mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah PMI dalam dua tahun terakhir. 

Tahun 2022 mencatat 1.931 PMI yang diberangkatkan, terdiri dari 661 laki-laki dan 1.270 perempuan. 

Taiwan menjadi negara tujuan terbanyak dengan 936 orang, diikuti Hongkong (477) dan Singapura (252).

Lonjakan drastis terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah PMI mencapai 10.545 orang yang tersebar di 26 negara tujuan.

 Taiwan tetap menjadi favorit dengan 4.986 pekerja, disusul Hongkong (2.568) dan Malaysia (1.173).

Meski mayoritas PMI masih bekerja di sektor domestik, Disnaker Cirebon berupaya mendorong penempatan di sektor formal. 

Data menunjukkan bahwa 43,65% atau 4.603 pekerja migran telah bekerja di sektor formal seperti pabrik, perkantoran, dan bidang jasa pada tahun 2023.

Tantangan utama yang dihadapi termasuk penanganan pekerja ilegal dan pemutakhiran data PMI yang telah kembali ke Indonesia. 

Disnaker mencatat 50 kasus pekerja bermasalah pada 2022, menurun menjadi 47 kasus di 2023.

Untuk meningkatkan transparansi dan integrasi dalam proses penempatan dan pemantauan PMI, Disnaker Cirebon menggunakan dua aplikasi: Siapkerja dari Kemnaker dan Siskoktln dari BP2MI.

Disnaker Kabupaten Cirebon terus berupaya meningkatkan perlindungan dan peluang kerja bagi para PMI di sektor formal, serta memastikan kepulangan mereka dapat dipantau dengan lebih baik.

 Ini termasuk koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan dan keterampilan baru bagi purna PMI.

Sumber: