Ubah Bapelitbangda Jadi Baperida untuk Perkuat Inovasi Daerah

Ubah Bapelitbangda Jadi Baperida untuk Perkuat Inovasi Daerah

SIMBOLIS. Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyerahkan hantaran kepada Wakil Ketua DPRD, Hasan Basori dan Teguh R Merdeka terkait perubahan Bappelitbangda dan BPR dalam Rapat Paripurna DPRD. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya MSi menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur ini merupakan amanat dari pemerintah pusat dan bertujuan untuk mengefektifkan fungsi badan perencanaan di daerah dengan menambahkan aspek riset dan inovasi.

“Ini sesuai dengan ketentuan dari pusat yang menekankan pentingnya inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan nomenklatur Baperida, diharapkan fungsi perencanaan dapat lebih komprehensif dan berorientasi pada inovasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan ini mengikuti amanat undang-undang yang meminta agar pengelolaan keuangan daerah dapat diperkuat untuk mendukung perekonomian masyarakat secara lebih luas.

Meskipun waktu yang tersedia cukup terbatas hingga akhir tahun, Wahyu optimistis bahwa perubahan-perubahan ini dapat diselesaikan sesuai target. “Kami yakin semua agenda yang menjadi prioritas ini dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Dalam prosesnya, akan ada evaluasi untuk menentukan program yang dilanjutkan atau ditunda,” ujar Wahyu.

Di tingkat nasional, perubahan ini mengadopsi model Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengintegrasikan riset dan inovasi. Namun, untuk tingkat daerah, fungsinya digabungkan dengan perencanaan pembangunan dan telah mendapatkan izin dari BRIN untuk diimplementasikan sebagai Baperida.

"Di pusat, sudah ada BRIN. Di daerah, kita memiliki BRIDA. Penggabungan dengan perencanaan pembangunan sudah disetujui BRIN untuk menyesuaikan kebutuhan daerah,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori SE MSi menyampaikan perubahan ini diharapkan membawa penguatan dalam inovasi dan perencanaan untuk mendukung pembangunan daerah. Perubahan nomenklatur ini sejalan dengan regulasi yang ada di tingkat pusat.

Diharapkan Baperida dapat berperan sebagai sektor utama yang mengintegrasikan perencanaan dengan inovasi. “Selama ini, badan perencanaan daerah terkesan umum, namun perencanaan sebenarnya harus diawali dengan inovasi. Nomenklatur Baperida ini dirasa cocok sebagai sektor utama dalam penguatan perencanaan dan inovasi di daerah,” ujar Hasan.

Ia juga menyebutkan bahwa perubahan ini bukan hanya sekedar penyesuaian nama, namun juga mencakup upaya perbaikan untuk memperkuat fungsi-fungsi inovatif dalam pembangunan daerah. Proses pembahasan ini diperkirakan akan memakan waktu satu bulan ke depan.

Selain itu, Hasan turut menyoroti perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Diharapkan tidak hanya fokus pada kredit, tetapi juga mampu mengelola dana dan berperan sebagai bank konvensional yang mendukung perekonomian lokal.

“BPR kini diharapkan tidak sekadar memberikan kredit, namun juga mendukung perekonomian lokal melalui pengelolaan dana dan sektor bisnis perbankan yang lebih luas,” tambah Hasan.

Perubahan nomenklatur ini diusulkan oleh pihak eksekutif dan akan melalui pembahasan lebih lanjut di DPRD Kabupaten Cirebon. Hasan menyatakan komitmennya untuk memastikan perubahan ini dapat terlaksana dengan baik dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah. (zen)

Sumber: