Legislatif dan Eksekutif Kompak Tangani Masalah Kesehatan Warga Miskin

RAKYATCIREBON.ID,CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama DPRD dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus berupaya mencari solusi untuk membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk menangani kondisi darurat kesehatan yang tengah dialami oleh warga tidak mampu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Nana Kencanawati SPd menyebutkan bahwa pihaknya sedang merancang sejumlah langkah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan. Salah satu solusinya adalah mendaftarkan warga yang belum terdaftar di BPJS Mandiri, PBI atau BPJS yang dibiayai APBN.

BACA JUGA:Gugatan PHPU Luthfi-Dia Keliru, KPU Kabupaten Cirebon Anggap Salah Objek

“Bagi mereka yang belum pernah terdata di BPJS, bisa dialihkan ke RSU Sidawangi. Namun, syaratnya harus benar-benar tergolong masyarakat miskin,” kata Nana usai rapat pimpinan, Jumat kemarin (17/1).

Selain itu, Baznas juga memberikan bantuan terbatas untuk menutupi biaya darurat kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Nana menambahkan, DPRD juga akan bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB) dan mengupayakan tambahan kuota JKN dari APBN melalui DPR RI.

BACA JUGA:Gotas Jagokan Agus Kurniawan Jadi Ketua DPC PDI Perjuangan

“Kami bersama BPJS Kabupaten Cirebon juga akan meminta dispensasi ke BPJS pusat agar beban masyarakat bisa dikurangi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr Hilmy Riva’i, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sedang berupaya keras untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 80 persen yang ditetapkan pemerintah pusat. Saat ini, Cirebon baru mencapai 75 persen.

BACA JUGA:Banjir Rendam Sawah, Sekolah, dan Jalan di Desa Bayalangu Kidul

“Jika target ini tidak tercapai, masyarakat yang sakit tidak bisa langsung mendapatkan perlindungan BPJS secara otomatis. Ini tentu akan menjadi kendala besar,” ujar Hilmy.

Untuk memenuhi target UHC, pemerintah berencana memperluas cakupan kepesertaan BPJS, termasuk memastikan pekerja sektor swasta terdaftar. “Masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS, dan ini harus segera diatasi,” tegas Hilmy.

BACA JUGA:Kuwu Karanganyar Dihukum Penjara Akibat Langgar Aturan Pilkada

Pemkab juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan di Puskesmas sebagai alternatif untuk kasus tertentu, karena biayanya lebih ringan. Pemerintah juga mengajak perusahaan melalui program CSR untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat miskin.

Namun, Hilmy mengakui bahwa kendala anggaran masih menjadi tantangan utama. Alokasi Bantuan Tak Terduga (BTT) belum mencukupi, dan dana Rp7 miliar yang seharusnya diterima dari Pemprov Jawa Barat tahun lalu belum terealisasi.

BACA JUGA:Disperdagin Kabupaten Cirebon Sidak Pasar, Pastikan Keaslian Minyak Kita

“Kami juga mendorong agar kuota PBI dari APBN ditingkatkan untuk meringankan beban APBD,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis kolaborasi lintas sektor ini dapat mempercepat pencapaian target UHC dan memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi. (zen)

Sumber: