Edo-Siti Farida Kebut Transisi, Diskusi dengan 3 Dinas Termasuk DKIS

CIREBON - Transisi Pemerintahan di Kota Cirebon terus berjalan. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terpilih, Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati melakukan konsolidasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cirebon.

Selain untuk transisi pemerintahan, hal ini dilakukan untuk menyelaraskan visi-misi, juga mengontrol ketersediaan anggaran ditengah efisiensi yang diinteruksikan Presiden.

Rabu (12/02) kemarin, Effendi Edo bersama Siti Farida Rosmawati berdiskusi dan menyamakan persepsi dengan tiga perangkat daerah.

BACA JUGA:Cuaca Tak Menentu, Nelayan Pesisir Cirebon Enggan Melaut ke Tengah Laut

Ketiga perangkat daerah tersebut, adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Dalam diskusi tersebut, Edo dan Farida didampingi Tim Sinkronisasi Program bentukannya, serta Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH.

Pada pertemuan kemarin, salahsatunya, pada urusan kerja mengenai informasi, Effendi Edo menyoroti terkait anggaran publikasi yang tersebar di semua perangkat daerah.

BACA JUGA:DKUKMPP Cirebon Apresiasi Kolaborasi Pelindo dan Relawan Nusantara dalam Pemberdayaan UMKM

Politisi Partai Golkar itu mengaku mendapatkan informasi bahwa alokasi anggarannya tidak proporsional, dan Edo menegaskan akan mengevaluasi sekaligus menertibkan hal tersebut. 

"Karena anggarannya berbeda tiap dinas, kan jadi ada ketimpangan. Umpamanya, kenapa di sana besar? Di sini kecil? Apa sih hebatnya dinas A, dinas B? Kok anggarannya besar?" ungkap Edo saat diwawancarai usai pertemuan.

Kedepan, dijelaskan Edo, ia berencana untuk memusatkan kegiatan dan anggaran publikasi di DKIS sebagai leading sektornya.

BACA JUGA:Tindak Lanjut Inpres No 1/2025, Pj Walikota Cirebon Kumpulkan Seluruh SKPD

Selain agar lebih efektif, kedepan diharapkan setiap publikasi akan lebih terintegrasi, serta memuat informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Saya ada wacana seperti itu. Sehingga tidak ada lagi iri-irian, ada yang (anggarannya. Redĺ kecil, ada yang sedang dan besar. Ini tidak baik juga. Jadi semuanya akan dipusatkan di sini (DKIS, red), namun tetap informasi publikasinya mencakup semua perangkat daerah," kata Edo.

Sumber: