DPRD Dorong Pengesahan Raperda Riparkab untuk Pengembangan Wisata

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen mendorong pengembangan sektor pariwisata. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Cirebon (Riparkab) akan dikebut, agar bisa disahkan tahun ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim SHI MH, menyatakan bahwa Raperda Riparkab telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 dan ditargetkan disahkan tahun ini.

BACA JUGA:Terpilih Aklamasi, Inu Kembali Pimpin GP Ansor Kabupaten Cirebon

"Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sudah berkomitmen untuk mempercepat pengesahan Raperda Riparkab. Saat ini, kami masih menunggu naskah perbaikan dari Pemerintah Daerah agar bisa segera disepakati dan disahkan," ujar Lukman Hakim, Selasa (18/2).

Lukman menuturkan, pengesahan Raperda Riparkab harus sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Riparnas) 2010–2025. Namun, saat ini kedua regulasi tersebut sedang mengalami perubahan di tingkat pusat.

BACA JUGA:KH Abdul Ghofur Dinilai Tepat Jadi Rais 'Aam PBNU Pasca MLB NU

"Kami harus memastikan bahwa penyusunan Perda ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, harmonisasi dengan kebijakan terbaru sangat penting," tegasnya.

Selain itu, berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, idealnya Raperda Riparkab disahkan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2024–2044 disahkan.

Kedua regulasi tersebut lanjut Anggota Fraksi PKB, telah disahkan tahun lalu. Sehingga Raperda Riparkab kini bisa segera dilanjutkan.

BACA JUGA:Khofifah Indar Parawansa, Sosok Ideal Sekjen PBNU

Sebelumnya, kata Lukman, Bapemperda telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Rapat juga dihadiri Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Jumat (14/2).

Dalam pertemuan itu lanjut Lukman, Bagian Hukum Setda menyampaikan bahwa Raperda Riparkab yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah masih perlu disesuaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa.

"Perlu ada sinkronisasi antara batang tubuh Raperda dengan lampiran, serta harus disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi terbaru," jelasnya.

DPRD Kabupaten Cirebon berharap agar Pemerintah Daerah segera menyelesaikan revisi naskah Raperda Riparkab agar pembahasan dapat segera difinalisasi dan pariwisata di Kabupaten Cirebon dapat berkembang lebih optimal. (zen)

Sumber: