DPRD Soroti Belanja Gedung BPBD dan Disnaker

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Belanja pembangunan gedung baru oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Cirebon menuai sorotan tajam dari DPRD. Minimnya evaluasi kinerja SKPD dinilai menjadi akar persoalan pemborosan anggaran di tengah kondisi jalan yang rusak parah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, menilai, lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kerja SKPD membuat anggaran publik terkesan dibelanjakan tanpa prioritas yang jelas.

“Bappelitbangda dan bupati harus mengevaluasi ulang SKPD yang programnya tidak efektif. Seperti Disnaker, dua tahun lalu dapat anggaran Rp800 juta untuk Balai Latihan Kerja (BLK), tapi tidak berjalan optimal. Lalu sekarang lanjut rehab aula lagi,” ujar Lukman, Jumat (25/4).

Menurutnya, pembangunan gedung baru oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp7 miliar dan proyek lanjutan di Disnaker sebesar Rp4 miliar justru memperlihatkan ketidakhadiran arah kebijakan yang jelas.

“Masa kita darurat jalan rusak, tapi yang dibangun gedung baru?” tegasnya.

Ia menambahkan, ketidaksesuaian antara rencana program dan kondisi di lapangan menunjukkan perlunya transparansi dalam proses perencanaan anggaran.

"Sekarang lelangnya sudah selesai. Tapi publik bisa menilai sendiri urgensinya. Kita perlu kejujuran dalam menentukan prioritas pembangunan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan, jika pola ini dibiarkan, maka akan semakin banyak kepentingan masyarakat yang dikorbankan. Ia mendorong agar anggaran yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, khususnya dalam pelayanan dasar seperti infrastruktur, segera dialihkan.

“Skala prioritas harus dibuat ulang. Terutama di sektor infrastruktur jalan. Di Cirebon Timur saja kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kalau tidak ada evaluasi menyeluruh, anggaran hanya akan habis untuk proyek yang tidak tepat sasaran,” tutupnya. (zen)

Sumber: