PKB Rekomendasikan Haul Sunan Gunung Jati dan KH Abbas Jadi Pahlawan Nasional

MUKERCAB DPC PKB Kabupaten Cirebon menghasilkan sembilan rekomendasi. Salah satunya mengusulkan agar ada Haul Sunan Gunung Jati dan menjadikan KH Abbas Abdul Latif sebagai pahlawan nasional. FOTO : ZEZEN ZAENUDIN ALI/RAKYAT CIREBON--
CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon menyampaikan sembilan rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) kemarin. Rekomendasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai masukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, H Jamil Abdul Latief, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor strategis. Pertama memperkuat identitas budaya dan pelestarian warisan leluhur.
Pihaknya mendorong agar penyelenggaraan Haul Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati,red). Kemudian PKB mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan KH Abbas Abdul Jamil Buntet sebagai pahlawan nasional.
"Persiapannya dan kajiannya sudah lengkap. Ini juga merupakan usulan dari DPP. Kami mendorong agar Pemkab segera memprosesnya," ujar Jamil.
Di tempat yang sama, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, Waswin Janata memaparkan rekomendasi kedua, yakni peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan pesantren. PKB mendorong pembentukan unit usaha pesantren, pelatihan bisnis, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan internet.
Rekomendasi ketiga menyoroti perlindungan petani melalui subsidi pupuk, stabilisasi harga hasil tani, serta penerapan teknologi pertanian digital. DPC PKB juga menyerukan pembangunan ekosistem pertanian berbasis koperasi dan kolaborasi dengan pesantren.
"Keempat kami merekomendasikan peningkatan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan santri. Termasuk di dalamnya, pembebasan iuran BPJS Kesehatan, pembangunan fasilitas layanan ibu dan anak di pedesaan, serta pelayanan kesehatan berbasis pesantren," terangnya.
Kemudian rekomendasi kelima menekankan pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pertanian, UMKM, dan pendidikan, seperti perbaikan jalan desa, irigasi, serta internet desa.
Selanjutnya, rekomendasi keenam menyasar perlindungan sosial bagi buruh dan pekerja informal melalui peningkatan UMK, jaminan sosial, serta program rumah layak huni untuk masyarakat miskin.
Isu perlindungan perempuan dan anak menjadi rekomendasi ketujuh. PKB mendorong pelatihan wirausaha perempuan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.
Rekomendasi kedelapan fokus pada pengembangan ekonomi berbasis pemuda dan teknologi digital, termasuk inkubasi bisnis, pelatihan keterampilan digital, dan penyediaan ruang kreatif.
Adapun rekomendasi kesembilan lanjut Waswin mengangkat isu mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan. PKB mendesak pembentukan satuan siaga bencana di desa, edukasi kebencanaan, hingga peninjauan ulang RTRW sesuai kondisi geografis Cirebon.
"Kesembilan rekomendasi ini merupakan bentuk kepedulian PKB terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap pemerintah daerah dapat mengadopsinya dalam perumusan kebijakan," tutupnya. (zen)
Sumber: