Pengrajin Batu Alam Cirebon Bangun IPAL Komunal, Minta Dukungan Pemerintah

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Pelaku industri batu alam di Kabupaten Cirebon mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu langkah nyata yang mereka ambil adalah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) komunal secara mandiri di sejumlah titik produksi.

Langkah ini merupakan respons atas penutupan tambang oleh pemerintah di wilayah Cirebon dan Majalengka. Para pengrajin berharap, upaya menjaga lingkungan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah, terutama soal keberlangsungan usaha mereka yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

Ketua Paguyuban Pengrajin Batu Alam Cirebon, Maman Kardiman, mengatakan saat ini pihaknya sedang merancang pembangunan 34 titik IPAL komunal. Setiap IPAL akan dilengkapi 3 sampai 4 kolam berukuran 10 x 15 meter dengan kedalaman 4 meter.

“Sudah ada beberapa pabrik yang mulai membangun IPAL. Kami mendorong lainnya untuk segera menyusul. Ini demi kelangsungan usaha sekaligus menjaga lingkungan,” kata Maman saat meninjau pembangunan Ipal di Blok Kedoya, Desa Warugede, Kecamatan Depok, Rabu (18/6).

Maman juga meminta pemerintah daerah mempermudah izin tambang rakyat, terutama jika tambang tersebut berada di lahan milik warga dan bukan kawasan hutan.

“Kalau di luar kawasan Perhutani, seharusnya izin bisa lebih mudah. Tapi tetap harus sesuai aturan dan ramah lingkungan,” tegasnya.

Sementara itu, Rustam, salah satu pengrajin batu alam, mengungkapkan bahwa pembangunan Ipal masih terkendala biaya. Menurutnya, banyak pengrajin kecil yang kesulitan membiayai pembangunan Ipal secara mandiri.

“Kami butuh dukungan pemerintah, terutama soal dana. Pengrajin kecil tidak punya cukup modal untuk bangun Ipal sendiri,” ujarnya.

Setiap Ipal komunal nantinya akan digunakan oleh sekitar 12 pengrajin. Saat ini, mereka juga sudah menjalin kerja sama dengan PT Indocement untuk pengelolaan limbah.

“Kami berharap ada forum komunikasi dengan pemerintah. Jangan sampai ada keputusan sepihak yang bisa mematikan usaha kami. Rangkul semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dan beri bimbingan agar kami bisa tetap usaha tanpa merusak lingkungan,” tambahnya.

Terkait relokasi yang ditawarkan pemerintah, Rustam menyatakan siap pindah asal seluruh biaya ditanggung pemerintah.

“Pindah lokasi itu butuh biaya besar. Pasang listrik, alat potong, dan infrastruktur bisa lebih dari Rp100 juta. Alat potong batu saja harganya bisa sampai Rp60 juta,” jelasnya.

Rustam menegaskan bahwa pengrajin sebenarnya siap bertahan di lokasi sekarang. Asalkan dibantu dalam pembangunan Ipal dan pembinaan lingkungan.

“Kami siap mandiri. Kami ingin bangun Ipal, baik bersama-sama maupun sendiri. Tapi tolong dibimbing agar sesuai standar. Kami ingin tetap usaha, tapi juga ingin lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (zen)

Sumber: