Sekda Kaget DTKSNaik 100 Persen, Minta Laporan Kadinsos

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Meningkatnya angka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Cirebon hasil verifikasi dan validasi (verval) hingga 100 persen, membuat Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi kaget.

Pasalnya, ia belum menerima laporan data DTKS terbaru hasil verval per Desember akhir tahun 2021 lalu tersebut. \"Belum. Belum dapat laporan dari Dinsos,\" ungkap Agus.

Oleh karena itu, lanjut Agus, dirinya akan meminta Dinas Sosial untuk memberikan laporan secara terperinci. Terlebih, angka kenaikan DTKS pada tahun 2021 lalu meningkat signifikan.

\"Saya akan minta Kadinsos melaporkan hasil verval. Supaya nanti tindak lanjutnya bisa sinergis dengan program di 2023,\" lanjut Agus.

Ia menduga, kenaikan signifikan DTKS di Kota Cirebon tahun 2021, diakibatkan beberapa faktor. Terutama kondisi pandemi. Karena saat itu, terjadi tren banyak masyarakat miskin baru (misbar).

Belum lagi, kata Agus, masuknya kembali daftar nama yang sebelumnya sempat terdelete dari DTKS, mengingat verval terakhir dilakukan di tahun 2015 lalu.

\"Ada usulan yang disampaikan, karena sebelumnya sudah terdelete dari DTKS, sehingga diusulkan lagi karena berpengaruh terhadap pembayaran iuran BPJS dari sektor PBI. Kalau tidak salah ada sekitar 79 ribu jiwa,\" jelas Agus.

Mengenai rinciannya, ia menduga kenaikan DTKS ikut dipengaruhi faktor tersebut, namun ia juga belum bisa memastikan itu. \"Saya belum dapat laporan, apakah itu masuk jumlah 79 ribu atau tidak. Nanti kita tanyakan,\" ujarnya.

Pada data DTKS, kata Agus, peningkatan terlebih dalam kondisi pandemi menjadi hal yang lumrah. Selama proses vervalnya dilakukan dengan teliti, sehingga benar-benar dipastikan nama yang masuk di DTKS adalah nama-nama yang berhak menerima program bantuan. Sesuai dengan kategori dan ketentuan yang berlaku.

\"Nanti harus ada updating rutin, yang sudah lulus dari situ harus didelete,\" kata Agus.

Menurutnya, peningkatan data yang tidak sedikit ini harus diiringi oleh perencanaan yang matang untuk upaya mengeliminir angka DTKS.

Melalui berbagai program, tentu sudah ada upaya dari pemerintah di berbagai tingkatan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

\"Untuk upaya mengeliminir itu, ada intervensi dari APBN, APBD Provinsi, sampai APBD. Termasuk program bantuan sembako reguler, itu tercatat. Semua bantuan sosial basis datanya itu. Jadi kalau datanya update, jadinya tepat sasaran,\" imbuh Agus.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti peningkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pada tahun 2021 lalu mengalami peningkatan lebih dari 100 persen.

Sumber: