Soal Lonjakan DTKS, dr Tresna: Yang Penting Update dan Valid
RAKYATCIREBON.ID - Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti peningkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pada tahun 2021 lalu mengalami peningkatan lebih dari 100 persen.
Disatu sisi, Ketua Komisi III, dr Tresnawaty SpB memberikan apresiasi terhadap kinerja Dinas Sosial, yang dalam hal ini sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi data DTKS, yang mana sebelumnya data tersebut terakhir diperbarui tahun 2015, sehingga semua program bantuan didasarkan pada data tahun 2015.
\"Sekarang sudah dilakukan pembaruan di tahun 2020, bahkan bisa di update setiap bulan, kita apresiasi kinerja Dinsos,\" ungkap dr Tresna.
Terlepas dari jumlah masyarakat yang masuk data DTKS, pada tahun 2021 lalu bertambah hingga 100 persen, dimana pada 2020 hanya di angka 102.308 jiwa, namun pada penetapan akhir Desember 2021 meningkat menjadi 231.154 jiwa, dikatakan dr Tresn, yang paling penting adalah proses verifikasi data dilakukan, sehingga apabila ada program bantuan, validasi data DTKS akan meminimalisir kesalahan sasaran.
\"Jika datanya terverval, dengan sendirinya sasaran bantuan akan tepat, dan bisa menggerakkan kembali aktifitas kegiatan ekonomi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat,\" lanjut dr Tresna.
Namun tak hanya sampai disitu, dijelaskan dr Tresna, yang harus terus diperhatikan adalah, bagaimana agar proses verifikasi ini harus secara kontinue dilakukan, sehingga menghasilkan data yang valid dan akurat.
Selain itu, verval yang kontinue dilakukan, serta mempunyai standar, kedepan akan bisa menjadi tolok ukur, dimana masyarakat yang sudah meningkat tingkat kesejahteraannya, bisa segera dikeluarkan dari data dan tidak menjadi sasaran dari program bantuan yang digelontorkan.
\"Seiring waktu, pandemi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat akan berubah semakin baik, data DTKS bisa berkurang, dan tetap valid seterusnya,\" jelas dr Tresna.
Melihat data DTKS yang saat ini melonjak lebih dari 100 persen, bahkan menurut data di Dinas Sosial, angka DTKS ini mencapai angka 67,26 persen dari jumlah penduduk Kota Cirebon, ditambahkan dr Tresna, tentu memerlukan tenaga ekstra untuk pemerintah bisa kembali mengeliminirnya.
Oleh karena itu, Komisi III mendorong agar pemerintah bisa mencari program yang tepat untuk bisa membangkitkan kembali perekonomian masyarakat.
\"Pemerintah harus bisa menggerakkan ekonomi, agar bisa meningkatkan kesejahtaraan masyarakat,\" imbuh dr Tresna. (sep)
Sumber: