DPKPP Jadi Sorotan, Minta Dievaluasi

RAKYATCIREBON.ID – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon jadi sorotan. Manajemennya diminta segera dievaluasi. Terutama, kinerja sekretaris dinas DPKPP, Ir H Adil Prayitno MT. Dinilai, tidak mampu membuat iklim kondusif. Terutama, terkait pembagian pekerjaan kepada para rekanan.

Hal itu, disampaikan Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda) Kabupaten Cirebon, Abdurohim. Menurutnya, Adil--sebutan untuk Adil Prayitno, terkait anggaran murni dan anggaran perubahan, tidak memberikan keadilan. Banyak rekanan yang mengeluh, karena tidak kebagian.

“Jadi, saya meminta kinerja beliau, dievaluasi. Rekanan banyak yang ngeluh. Saya menduga, Adil sendiri yang membagikan jatah-jatah pekerjaan. Mungkin siapa yang dekat dengan Adil, ya mereka yang diberi,\" katanya, Rabu (24/11).

Rohim--begitu akrab disapanya, menegaskan Adil harusnya bertindak sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Sebagai Sekdis, dan pernah menjadi Plt DPKPP, tahu betul, kemana dan buat siapa sebetulnya proyek di dinasnya saat ini. Namun ketika ditanya, Adil malah menyerahkan semua urusan tersebut ke bidang-bidang.

\"Pola komunikasinya sudah tidak beres. Ketika saya atau kawan-kawan menanyakan berapa anggaran pekerjaan, atau siapa yang mengerjakan, malah diarahkan ke bidang-bidang. Alasannya dia selalu serba tidak tahu. Padahal dia pernah juga jadi Plt DPKPP. Jadi kesannya dia serba tidak tahu menahu,\" tuturnya.

Pria yang merupakan alumni PMII itu pun berencana, akan melaporkan kinerja Adil langsung ke Bupati Cirebon, Imron. Dirinya khawatir, kalau masih terus menjabat, kedepan masalah akan terus bermunculan.

\"Saya akan laporkan masalah ini ke pak bupati langsung. Jangan sampai kedepan, DPKPP amburadul dan membuat Kabupaten Cirebon tidak kondusif,\" jelasnya

Hal senada dikatakan, Ketua Asosiasi DPP AKLINAS,  Adi Fajar. Dirinya sepakat kalau kinerja DPKPP segera di evaluasi. Masalahnya, selama ini secara pribadi, merasa diadu domba antara dewan dan penyedia jasa kontruksi. Dia mencontohkan, ketika masalah proyek Pokir, dinas menyebut proyek tersebut milik dewan. Namun setelah ditelusuri, ternyata bukan.

\"Saya ini merasa diadu domba oleh Dinas Kimrum. Yang proyek ABT sekarang, saya sempat nanya ke dinas, jawabannya itu punya dewan sambil jelas menyebutkan nama. Tapi setelah saya telusuri ke dewan, yang bersangkutan tidak mengakui. Dan memang benar tidak menerima proyek Pokir. Ini jelas modus lama yang sering dilakukan,\" papar Adi.

Adi meminta, supaya kinerja Dinas Kimrum lebih profesional lagi dalam menangani persoalan-persoalan proyek. Jangan sampai, ketidak profesionalan berimbas kepada benturan antara asosiasi atau pengusaha jasa kontruksi, baik dengan dewan maupun dinas.

\"Saya sepakat kalau kinerja Kimrum diperbaiki. Saya ini inginnya semua kondusif, semua kontraktor minimal dapat pekerjaan setiap tahunnya lah,\" tukas Adi.

Sementara itu, Plt DPKPP, Erry Ahmad Husaeri ketika dihubungi lewat telepon selulernya, tidak merespon. Begitupun dengan Sekdisnya, Ir H Adil Prayitno MT.  Pun ketika didatangi ke kantornya, keduanya tidak berada ditempat. (zen)

Sumber: