Pro Kontra Kebijakan Bupati

RAKYATCIREBON.ID – Gagasan bupati Cirebon, terkait percepatan investasi menuai pro kontra. Dinilai pemborosan, berpotensi mengkrangkeng bupati. Sekaligus muncul dugaan sebagai manuver bupati demi suksesi rekomendasi.

Lembaga Studi Daerah (Lesda) pun mempertanyakan, relevansi dua tim khusus yang dibentuk bupati itu. Yakni Tim Akselerasi Pembangunan Daerah (TAPD) dan Satgas Percepatan Investasi.

\"Kenapa sampai membuat tim khusus. Sampe dua lagi timnya. Emangnya orang-orang dilingkaran pak bupati kurang kapabel. Kan sudah ada asda I sampe III. Sudah ada staf ahli juga,\" kata Ketua Lembaga Studi Daerah (Lesda), Abdurohim, Minggu (24/10).

Alumni PMII itupun mengaku aneh. Mengingat anggota TAPDnya diisi oleh orang-orang partai politik (parpol). Bukan dari akademisi. Otomatis, keberadaan TAPD pun dipertanyakan. Padahal, seharusnya, keberadaan staf ahli, asisten dan kepala OPD sudah cukup. Menurutnya keberadaan TAPD justru serat kepentingan. Bukan demi mewujudkan Kabupaten Cirebon lebih maju. 

\"Justru keberadaan mereka saya pertanyakan. Kenapa harus di dominasi orang-orang parpol. Apa TAPD ini untuk mengamankan rekomendasi dari partai tertentu. Isinya kan orang-orang partai yang punya potensi untuk itu,\" katanya. 

Pembentukan TAPD memang hak preogratif bupati. Tapi seharusnya kata dia, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPRD Kabupaten Cirebon. Karena sejauh ini, informasi itu, belum terdengar dikalangan publik.

Kang Rohim begitu akrab disapanya pun mempertanyakan langkah bupati, apakah OPD yang ada tidak kompeten. Melaksanakan keinginan Bupatinya. \"Atau jangan-jangan pak Bupati tidak bisa mengarahkan yang diinginkannya,\" kata dia. 

Berbeda dengan Lesda, anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan justru mendukung langkah bupati. Bahkan ia meminta agar bupati bisa lebih tegas dalam mengarahkan dan mengintruksikan para pejabat di SKPD. 

\"Saya mendukung wacana percepatan investasi. Saya minta pak bupati lebih tegas. Lebih galak lagi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh SKPD,\" kata Yoga.

Wacana itu, sudah lama didengarnya. Bahkan semenjak Bupati Imron dilantik. Hanya saja, gagasan itu tidak ditindaklanjuti. Dilapangan belum berjalan. \"Padahal ini sudah ada dan menjadi kehendak bupati. Untuk bisa merubah skema dengan percepatan investasi, kemudahan berinvestasi,\" katanya. 

Harusnya kata politisi Hanura itu, SKPD bisa memenuhi keinginan bupati. Melaksanakan segera kehendak bupati. Jangan menunggu intruksi maupun banjirnya kritik. \" Harusnya SKPD ini tanggap. Berinovasi sesuai kehendaki bupati,\"

Ia pun menilai, dibentuknya Satgas Percepatan Investasi, sebagai respon bupati. Karena faktanya banyak perusahaan atau pengusaha yang jarang mengantongi dokumen perizinan. \"Nah, Pemkab ini harusnya bisa berkaca.  Dinas-dinasnya introspeksi. Mudah-mudahan pak bupati juga mendengar. Agar bisa lebih tegas lagi mencambuk SKPD yang bandel,\" tegasnya.

Karena kata Yoga, Bupati tulus dalam membantu masyarakat. Demi memberantas pengangguran. Tapi terkendala oleh berbelitnya regulasi. Saat ini, Kabupaten Cirebon sudah jauh tertinggal oleh Kabupaten/Kota sebelah. Harusnya segera berbenah. 

\"Kalau diperlukan adanya Perda, berkoordinasilah dengan DPRD. Jangan diem-diem bae,\" imbuhnya. 

Sumber: