Pembangunan di Desa Nyaris Terhenti

RAKYATCIREBON.ID - Pemerintah Desa di Kabupaten Majalengka akhirnya bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur fisik. Setelah sebelumnya hampir 2 tahun lebih pembangunan di desa terganggu akibat pandemi Covid-19.

Sekretaris PABPDSI Kabupaten Majalengka, Drs Deden Hamdani mengatakan, pembangunan di desa nyaris terhenti, sejak meledaknya kasus corona di tahun 2019.

Dimana pemerintahan desa ikut diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Sehingga banyak kegiatan pembangunan yang harus terkena refocusing.

Padahal, kata Deden, Dana Desa (DD) yang merupakan jantungnya anggaran pembangunan di desa, dan dengan adanya refocusing banyak program pembangunan di tahun 2019 maupun 2020 yang tertunda, dan baru bisa dilaksanakan di tahun 2021.

“Alhamdulilah dengan adanya perubahan level PPKM Kabupaten Majalengka menjadi level 2 ini, bisa dimanfaatkan kembali oleh pemerintahan desa untuk melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda,” kata Deden kepada Rakyat Cirebon, Minggu (5/9).

Sementara itu, Ketua PABPDSI Kabupaten Majalengka, Tatang Sukmana mengungkapkan sempat memberikan angin segar kepada para anggota BPD di kabupaten Majalengka, paska rapat kerja dengan DPMD Provinsi Jawa Barat.

Dimana di tahun 2020, kata dia, PABPDSI Provinsi Jawa Barat berhasil memperjuangkan aspirasi para anggota BPD terkait masih minimnya operasional yang diterima BPD selama ini.

Beberapa hal penting yang akan dipersiapkan Pemprov Jabar di tahun 2022, diantaranya adalah kenaikan bantuan operasional BPD dari Rp5 juta per tahun menjadi Rp25 juta per tahunnya.

Rinciannya, Rp5 juta untuk meningkatkan kapasitas kemampuan BPD dan Rp20 juta untuk operasional, yang kemungkinan akan diserahkan dalam bentuk kendaraan operasional (sepeda motor red).

“Mudah mudahan saja, hasil pertemuan dan rapat kerja antara DPMD dan PABPDSI Jawa Barat tersebut bisa segera direalisasikan, agar kinerja BPD semakin hebat,”pungkasnya. (pai)

Sumber: