PPKM Darurat Dianggap Bikin Warga Cemas

RAKYATCIREBON.ID - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Cirebon sudah berlangsung lima hari. Kritik dilontarkan DPC PKB Kota Cirebon terhadap pelaksanaan PPKM Darurat oleh Pemkot Cirebon.

Sekretaris DPC PKB Kota Cirebon, Ide Bagus Arief Setiawan (Ibas) melalui siaran persnya menyampaikan, pihaknya mendukung penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan disiplin. Namun harus dijiwai dengan semangat optimisme dan humanisme.

Karena PPKM Darurat Jawa-Bali adalah upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, sekaligus membuktikan kesiapan dan kepastian penanganan pandemi. Tidak kalah penting, memberikan rasa aman serta mengembalikan kepercayaan publik.

“Ada penekanan bahwa pemerintah, dalam hal ini Pemkot Cirebon, mampu mengendalikan lonjakan Covid-19? Itu poin utama yang menjadi perhatian publik. Sementara sejak penerapan PPKM hingga hari ini, yang menonjol justru giat razia dan penertiban tempat usaha,” ungkap Ibas, Rabu (7/7).

Bahkan selama pelaksanaan PPKM, sambung Ibas, yang didapati adalah perampasan alat produksi usaha oleh petugas gabungan. Seperti mengangkut gerobak, mambawa tabung gas, menyita alat pembuat makanan atau minuman, hingga penyegelan toko dan tempat usaha.

“PKB mengharapkan pemkot dan satgas untuk fokus pada upaya-upaya nyata dan efektif dalam mencegah penyebaran virus. Sebab, pencegahan dan pengendalian penyebaran virus harus dibarengi dengan spirit memberi rasa aman pada masyarakat. Tidak ada kenaikan imun tanpa rasa aman,” ujarnya.

Dikatakan Ibas, Covid-19 mudah menular dan menyebar pada orang dengan imun yang lemah. Sehingga tidak tepat jika pelaksanaan kebijakan justru membuat warga ketakutan, waswas dan khawatir karena mata pencaharian atau pendapatannya terganggu.

Pihaknya menilai, selama lima hari pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Cirebon, masih belum efektif karena kering inovasi dan terjadi kontradiksi antara tindakan satu dengan tindakan lainnya.

“Daripada mengerahkan aparat untuk merazia yang pada akhirnya membuat masyarakat kian cemas dan frustrasi, alangkah lebih bijak bila teman-teman aparat, misalnya, didistribusikan untuk membantu melayani dan mengirimkan pembelian obat, vitamin dan kebutuhan medis masyarakat. Agar tidak berjubel antre di apotek-apotek atau faskes,” tuturnya.

Selain itu, sambung Ibas, layanan di puskesmas juga belum optimal. Tenaga kesehatan (nakes) kewalahan. Sementara pelayanan puskesmas juga belum ada terobosan yang signifikan. Oleh karena itu, aparat gabungan atau Satgas Covid-19 lebih baik, misalnya diterjunkan ke RT-RT atau komplek perumahan untuk mengajak dan memimpin giat berjemur pagi bersama. Momen tersebut juga bisa diisi dengan sosialisasi, edukasi dan distribusi vitamin. 

“Karena patroli dan razia siang atau malam yang dilakukan satgas dengan membunyikan sirine sembari berjalan bergerombol membubarkan pedagang, tempat usaha atau menutup kios toko, justru terkesan arogan,” kata Ibas.

Hal tersebut, masih kata Ibas, berpotensi membuat masyarakat tidak simpatik. Pendekatan yang tidak persuasif bisa mengarah pada resistensi perlawanan karena salah paham. Oleh karena itu, DPC PKB Kota Cirebon meminta Pemkot Cirebon untuk melaksanakan PPKM Darurat yang tepat, efektif dan dijiwai semangat kemanusiaan. “Bunuh virusnya, jangan bunuh mata pencahariannya,” tegasnya.

Sementara terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati mengaku prihatin atas insiden seoran pengusaha toko emas di Kecamatan Harjamukti yang memasang anjing penjaganya ketika petugas gabungan datang untuk penegakan PPKM Darurat. “Saya prihatin atas kejadian tersebut. Padahal petugas dan Pak Camat sudah datang secara baik-baik. Seharusnya itu tidak dilakukan,” kata Fitria. (jri)

Sumber: