PDIP Curiga Ada Upaya Ganggu Duet Imron-Ayu

RAKYATCIREBON.ID – Desakan mundur yang disampaikan politisi PKS, H Junaedi ST terhadap Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, karena terkesan dikendalikan pihak luar, membuat panas kuping wakil rakyat dari PDIP, Abdul Rohman. Dia menyebut, apa yang disampaikan Junaedi tidak berdasar.

Pria yang juga ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon itu mengatakan, sah-sah saja para wakil rakyat atau masyarakat, termasuk Junaedi mengungkapkan kritiknya. Namun yang harus dicatat, bahwa terpilihnya Imron sebagai Bupati Cirebon, dilakukan secara konstitusional.

\"Ya sah saja berkomentar seperti itu. Tapi pak Bupati itu dipilih dan terpilih secara konstitusional. Jangan main minta mundur-mundur saja. Jadi pernyataan Mas Jun (Junaedi, red) jelas tak mendasar,\" tegasnya, Rabu (30/6).

Ia meyakinkan, hubungan antara bupati dan wakilnya baik-baik saja. Bahkan, keduanya sudah duduk bersama di hadapan unsur pengurus DPC PDI Perjuangan. \"DPC sudah memintai klarifikasi ke bupati dan wabup, soal mutasi ini. Dan semua sudah clear, tidak ada masalah,\" ujar Abdul Rohman.

Hal serupa disampaikan kader PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Ajat Sudrajat. Menurutnya, bupati tidak mesti mundur. Karena langkah yang telah dilakukan bupati, semata merupakan trik kepala daerah dalam rangka membangun pemerintahan yang sehat.

“Beliau (bupati, red) tidak perlu mundur. Di internal saja tidak ada masalah. Sudah selesai. Clear. Semuanya sinergis. Dan itulah hebatnya PDIP,\" paparnya. 

Menurut Ajat, isu mutasi rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tak mesti dibesar-besarkan. Terlalu berlebihan. Karena semua itu by design. Konspirasi politiknya kuat. Kaitannya di pemilu dan pilkada serentak di 2024 mendatang. 

Dia menduga kuat, ada pihak luar yang ingin merecoki roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Drs H Imron MAg dan Wakil Bupati Cirebon Hj Wahyu Tjiptaningasih SE MSi. Namun, itu segera ditangkap bupati Cirebon. 

\"Cara mempublikasikan ke publik bahwa ada pihak luar yang intervensi soal mutasi ke media, adalah bagian dari style beliau (Imron, red). Dan bagian dari test case saja.  Karena bagaimana pun juga, SK mutasi itu tetap ditandatangani kepala daerah,\" kata Ajat. 

Ia menjelaskan, ketika pemerintah diintervensi, sama saja menghina pemerintahan. Artinya tidak ada kedaulatan pemerintah. Karena kesannya kepala daerah dari PDIP sangat lemah. \"Hal-hal seperti ini tidak mesti ditanggapi serius. Toh Bupati dan Wakil Bupati tetap sinergis,\" ucapnya. 

Lebih lanjut, Ajat mengatakan, isu draf mutasi yang kini sudah menjadi opini publik, mesti dibuktikan. Bila perlu dibentuk tim investigasi. Sebab, dari internal PDIP sendiri tidak pernah cawe-cawe titip menitip dalam mutasi. 

\"Pihak luar itu tidak punya kewenangan. Karena tupoksi mutasi itu ada di baperjakat, diserahkan kepada kepala pemerintahan. Bukan mengikuti draf yang disodorkan pihak ketiga. Artinya, orang yang menyodorkan tidak salah. Yang salah itu orang yang disodorkan dan mau menerima,\" terangnya. 

Ia meyakini, bupati bukan orang yang bodoh. Beliau orang yang mengerti. Partai pun sangat paham dan terlatih dengan masalah seperti ini. Partainya sangat paham dan terlatih dengan masalah ini. 

\"Kita harus paham. Karena ini berkaitan erat  dengan hajat politik di pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang. Karena menginginkan PDIP tidak lagi berkuasa di eksekutif. Artinya, siapa libido politiknya yang lebih tinggi kita sudah petakan itu semua. Khatam,\" tuturnya.

Sumber: