Bupati Imron Marah, Draf Mutasi Ilegal Tiba-tiba Ada di Mejanya

RAKYATCIREBON.ID - Bupati Cirebon Drs H Imron MAg benar-benar marah. Pasalnya,  secara tiba-tiba sampai ke meja kerjanya draf ilegal nama-nama pejabat yang bakal terkena mutasi. Padahal, dia sendiri tidak merasa ikut menyusun draf tersebut.

“Silakan lihat sendiri. Draf ini dibawa oleh saudara Cunadi dan Ozi. Sedangkan untuk pengetikannya dilakukan Sri Darmanto. Draf tersebut saya sendiri tidak ikut menyusun dan tidak paham, tiba-tiba diberikan kepada saya,” ujar bupati dengan nada tinggi, sembari menunjukan draf tersebut kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (28/6).

Dijelaskan Imron, draf mutasi/rotasi itu tanpa sepengetahuan dirinya. Menurutnya, draf mutasi tersebut hanya sekadar usulan yang tidak berarti apapun.

“Untuk hasil akhir pastinya lewat rapat Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat). Kalau draf ini kan belum lewat rapat baperjakat. Jadi tidak bisa (disahkan),” ujarnya.

Mengenai waktu pelaksanaan mutasi, Imron menyebut ada kemungkinan dilaksanakan pada Rabu (30/6) besok. “Tanggal 30 kalau tidak ada halangan,” tutupnya.

Seperti diketahui, fenomena draf mutasi/rotasi bayangan di Pemerintah Kabupaten Cirebon, dalam beberapa tahun terakhir, kerap beredar sebelum pelaksanaan. Selama ini, draf tersebut diduga berasal dari hasil catatan “orang kuat” yang dinilai selalu ingin intervensi kebijakan bupati.

Yang aneh, format draf bayangan tersebut, sama persis isinya dengan lampiran keputusan bupati yang biasanya dibacakan saat pelaksanaan mutasi/rotasi. Selain nama pejabat, dalam draf tersebut juga tertera jabatan lama, jabatan baru, Nomor Induk Pegawai hingga keterangan pergantian.

Jika melihat draf ilegal itu, bisa dipastikan hasil pengetikannya dilakukan oleh pegawai Pemkab Cirebon sendiri. Pasalnya, yang mengetahui bagan dari lampiran tersebut, pastinya adalah orang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) selaku leading sector.

Beredar informasi, Tim Baperjakat sudah melaksanakan rapat finalisasi draf. Hanya saja, draf siluman tersebut, tidak dibahas sama sekali. “Berubah semua. Tim Baperjakat melakukan penilaian secara profesional sesuai aturan yang berlaku,” ujar salah satu sumber yang namanya enggan dikorankan.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Imron sebagai bupati. Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Imron disebut berhak menentukan. “Semoga pak Bupati memang memilih dengan benar, sesuai kompetensi dan aturan. Draf eksternal itu memang tidak dijadikan patokan,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmi Rivai MPd kepada Rakyat Cirebon membenarkan sudah adanya hasil rapat tim baperjakat. Terkait draf eksternal itui, Hilmi menjawab secara normatif.

“Pada dasarnya, Tim Baperjakat itu menerima usulan dari mana pun. Tetapi, kita sendiri sudah memiliki penilaian sendiri yang didasarkan pada kompetensi pendidikan, pengalaman bekerja dan juga faktor lain seperti lamanya pegawai itu mengabdi. Kita dari BKPSDM memiliki draf sendiri yang memang berdasar dari tim penilaian kita,” tegasnya.

Di samping itu, Hilmi juga mengakui dalam tim baperjakat terdapat lima orang anggota. Masing-masing anggota, berhak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Dibuka forum diskusi dan melakukan penyampaian dalam rapat itu. Awalnya ada lima ajuan dari setiap posisi, dikerucutkan lagi menjadi tiga dan nantinya siapa yang dipilih itu hak dari PPK yaitu bupati,” terangnya.

Sumber: