Gedung Dekopinda Tetap Alih Fungsi

RAKYATCIREBON.ID - Nampaknya, pemilihan gedung Dekopinda untuk dijadikan Gedung Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu (SLRT) tak bisa digoyang. Pemerintah kekeh, ingin ditempatkan disana. 

Alasannya, disamping ada permohonan, dugaannya gedung Dekopinda kosong tak terpakai pengurusnya. Disamping itu, penggunaannya pun nanti sifatnya sementara sampai proses pendataan normal. 

\"Gedung Dekopinda itu kan katanya ngga suka ditempati. Jadi, akan kita tempati dulu. Sampai situasinya berjalan normal. Kalau sudah, ya sudah. Kebetulan ada usulan,\" kata Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, kemarin.

Usulan dimaksud berasal dari Dinas Sosial (Dinsos). Dipilih karena lokasinya berdekatan dengan kantor Dinsos. Demi memudahkan pelayanan. Kemudian, paling penting sifatnya hanya untuk sementara.

\"Nanti kalau sudah selesai, mau ditempati lagi (Dekopinda, red), ya sudah silakan. Ngga apa-apa. Rencananya, SLRT disitu, tidak permanen,\" kata Imron.

Intinya, rencana penggunaan gedung Dekopinda, sambil menunggu situasi pelayanan saling terkait. Karena tidak hanya melibatkan Dinsos saja. Tapi sekaligus dengan instansi lain. Sebut saja, Dinkes dan Discukcapil. Sampai tidak ada lagi permasalahan data. Karena, yang terjadi saat ini, masyarakat kerap merasa kesulitan ketika dirujuk, sementara proses pendataannya belum tuntas. Alhasil, dilempar kesana kemari. 

Munculnya program Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu (SLRT) mengingat banyaknya warga Cirebon yang tidak bisa dirujuk ke rumah sakit, lantaran tidak terdaftar. Persoalannya berpariatif. Salah satu misalnya karena data KTP nya bermasalah. Akhirnya harus menghubungi Dinsos, Disdukcapil. Dll. 

\"Kan kasihan. Kalau dari segi perizinan, sudah ada perizinan terpadu, semua terlayani disitu. Kita juga ingin, ada pelayanan terpadu yang melayani masyarakat. Jadi, nanti kepala dinas tidak ada alasan lagi saling melempar. Harus ke mana-mananya dulu. Sudah, semua kumpul saja disitu. Disatu gedung,\" terangnya. 

Imron menjelaskan amburadulnya data, berimbas kemana-mnaa. Di Dinsos saja, anggaran dipotong setengahnya. Rupanya karena ada data yang tidak valid. Data itu, terang Imron, berasal dari Disdukcapil.

\"Pemotongan, disamping karena Covid-19, juga karena tidak ada ajuan. Sekaligus karena data yang ada tidak valid. Nah, mudah-mudahan tahun depan sudah slesai. Menjadi mall pelayanam terpadu. Termasuk orang mau ngurus apapun, bisa nanti disana,\" pungkasnya. (zen)

Sumber: