Rawan Pergerakan Tanah, Warga Mekarmulya dan Munjul akan Direlokasi

RAKYATCIREBON.ID-Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Bandung merilis daftar kecamatan di Kabupaten Majalengka yang berpotensi terjadi bencana alam pergerakan tanah.

Dalam daftar tersebut, semua kecamatan di Majalengka yang berjumlah 26 kecamatan berpotensi terjadi pergerakan tanah yang rata-rata tingkat kerawanannya berada di level menengah dan tinggi.

Kepala Pelaksana BPBD Majalengka, Iskandar Hadi Priyanto membenarkan perihal data yang dikeluarkan Badan Geologi Bandung tersebut.

\"Ya ada 26 kecamatan atau keseluruhan memang rawan, bahkan sudah diklaim oleh provinsi kita itu rangking ke-13 atau 14 daerah rawan bencana. Seperti pergerakan tanah dan longsor khususnya di wilayah Majalengka Selatan,\" ujar Iskandar Hadi saat dikonfirmasi Rakyat Cirebon, Rabu (3/3).

Iskandar menjelaskan, bahkan titik yang rawan di beberapa lokasi mengancam pemukiman warga. Untuk itu Pemkab Majalengka telah menyiapkan tempat relokasi bagi warga yang berada di lokasi rawan.

Tercatat ada dua titik yang telah disiapkan untuk relokasi. Yakni, Desa Mekarmulya Kecamatan Lemahsugih dan Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka.

\"Ada beberapa yang berdampak pada pemukiman masyarakat. Seperti di Mekarmulya Lemahsugih dan Kelurahan Munjul. Di sana ada beberapa blok yang sudah kita siapkan untuk relokasi,\" ucapnya.

Ia juga mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu anggaran pusat untuk membangun tempat relokasi.

\"Nunggu anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, sekarang kami sedang usul ke BNPB untuk relokasinya pembangunan tempatnya. Yang kita usulkan sekarang ini di dua titik tadi,\" pungkas Iskandar.

Sebelumnya, Bupati Majalengka, Karna Sobahi memastikan akan menambah anggaran maupun alokasi dana bagi dinas yang menghadapi berbagai potensi bencana alam di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Saat ini, Kabupaten Majalengka, masuk dalam daerah rawan bencana alam. Oleh karena itu, pihaknya akan memprioritaskan anggaran untuk dinas- dinas yang langsung menangani persoalan emergency.

\"Seperti BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial,\" kata Karna Sobahi.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan karena dinas tersebut tidak bisa bergerak dengan tenaga yang minim dan anggaran yang minim begitu juga dengan fasilitas yang minim.

\"Oleh karena itu, saya akan berikan spirit yang kuat untuk lebih mengembangkan menjadi dinas yang memadai,\" ujarnya.

Sumber: