Dapat Jatah 630 Unit Bansos Rutilahu, Wawali: Ini Bukti Gubernur Peduli

RAKYATCIREBON.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menggelontorkan anggaran untuk bantuan sosial ratusan paket program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Cirebon.

Rabu (10/02) kemarin, prosesnya dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada unsur LPM serta BKM dari 18 kelurahan penerima, pihak yang nantinya akan mengeksekusi bantuan sosial tersebut.

Dari informasi yang disampaikan pihak Disperkim Jabar, untuk tahun ini Pemprov memberikan 630 paket bantuan sosial rutilahu yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Angka itu, akan disebar di 18, dari 22 kelurahan yang ada di Kota Cirebon, di luar empat kelurahan yang sudah dapat jatah tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, masing-masing kelurahan akan mendapatkan kuota yang sama, yakni 136 unit bansos rutilahu, dengan nilai Rp17,5 juta untuk setiap unitnya. \"Bantuan total dari dana PEN ini 11 miliar 25 juta. Per rumah nilainya 17,5 juta,\" ungkap Kabid Perumahan Disperkim Jabar, Ir Muh Eko Damayanto MT saat sosialisasi, kemarin.

Sesuai ketentuan, dijelaskan Eko, Rp17,5 juta yang dialokasikan untuk setiap unitnya, terbagi ke dalam dua alokasi. Yakni Rp16,5 juta untuk belanja bahan bangunan, dan Rp1 juta untuk operasional. Termasuk di dalamnya Rp750 ribu untuk ongkos tukang dan proses administrasi.

Kepada para BKM di masing-masing kelurahan, Eko menekankan beberapa hal, di antaranya, dia meminta BKM untuk memberi pemahaman yang cukup kepada para calon penerima manfaat.

Selain itu, mengingat dengan nilai Rp17,5 juta yang diberikan tidak akan mencukupi untuk membangun rumah secara utuh. BKM diminta untuk tetap mengedepankan prinsip swadaya masyarakat dalam pelaksanaannya nanti.

Eko juga menekankan agar pihak BKM serius dalam mengurus administrasi, karena program ini akan diperiksa oleh Inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

\"Pertanggungjawaban dana yang dipakai pada program ini akan disoroti banyak lembaga. Jadi, diharapkan dapat disalurkan kepada penerima bantuan serta penerima manfaat dengan baik,\" kata Eko.

Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati mengakui, persoalan rutilahu menjadi masalah sosial yang sulit diselesaikan oleh pemkot, karena keterbatasan anggaran. Sehingga program yang digelontorkan Disperkim Jabar ini akan sangat membantu dan bermanfaat. Terlebih untuk tahun ini, jumlah yang diberikan lebih dari dua kali lipat pada tahun sebelumnya.

\"Terima kasih, rutilahu tahun ini naik dua kali lipat dari tahun lalu. Ini bukti bahwa pak Gubernur peduli dan konsentrasi memberikan tempat tinggal layak bagi masyarakatnya,\" ungkap Eti.

Dengan adanya 630 unit bantuan rutilahu ini, kata Eti, bisa membantu menyelesaikan persoalan rutilahu, yang menurut data di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) masih ada sekitar 4.982 rutilahu di Kota Cirebon.

\"Di tengah keterbatasan, pa Gubernur tetap memprioritaskan ini. Alhamdulillan kita terbantu. Jadi dengan bantuan ini, masih ada sekitar 4.000 lagi yang harus diselesaikan. Kita akan upayakan anggaran yang lain,\" kata Eti. (sep)

Sumber: