Sudah Nemu Partner, April Bus BRT Harus Beroperasi

RAKYATCIREBON.ID - PD Pembangunan Kota Cirebon yang ditugaskan untuk mengoperasikan 10 unit Bus Rapid Transit (BRT), sudah mengantongi calon mitra pengelola. Pihak ketiga ini, diyakini sudah berpengalaman di bidang pengelolaan transpsortasi.

\"Calon mitra belum bisa dibocorkan. Tapi itu harus tetap kita gandeng,\" kata Direktur Utama PD Pembangunan, Dr Pandji Amiarsa SH MH saat diwawancarai Rakyat Cirebon, kemarin.

Dalam prosesnya, lanjut Pandji, pihaknya akan melihat dan menyiapkan sejumlah nama dari pihak ketiga yang kompeten dan berpengalaman dalam bisnis pengelolaan transportasi. Kemudian, nama tersebut tetap akan dibawa ke meja walikota untuk diajukan.

\"Sudah ada beberapa, nanti diajukan ke pak Wali,\" lanjut Pandji.

Salah satu pertimbangan dalam mencari rekan untuk mengelola BRT, dijelaskan Pandji, adalah sisi permodalan. Sehingga sebisa mungkin dicari pihak mitra yang siap mengelola dan siap mengeluarkan modal awal.

Terkait dengan hal itu, pada rapat terakhir pun sudah disinggung akan ada semacam subsidi bagi tarif BRT. Namun tentu terbatas, sehingga perlu modal operasional yang cukup besar.

Terkait rute pun kembali dibahas. Karena konsep BRT banyak masukan agar beroperasi lintas daerah. Ini membuat kajian yang sudah ada mengalami perubahan.

Dengan perluasan rute ini, sambung Pandji, tentu selain kajian soal rute yang berubah, permodalan pun berubah. Namun dengan diperluas, subsidi yang sempat dibahas juga bisa lebih ditekan.

\"Ada perluasan dan tentu kajiannya berubah. Dengan rute diperluas, kita harapkan meminimalisir subsidi,\" jelasnya.

Agenda terdekat saat ini, tambah Pandji, akan ada pertemuan dari semua pihak terkait yang sebelumnya melakukan rapat. Untuk melaporkan dan mengevaluasi sejauh mana persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Namun belum ada jadwal yang pasti, karena menyesuaikan dengan jadwal instansi-instansi lain yang juga terlibat dalam rencana operasional BRT ini.

\"Harusnya pekan ini. Kita bisa ada kesempatan bertemu dengan pihak terkait, namun sepertinya digeser pekan depan (pekan ini, red). Paling lambat sebelum April sudah bisa kita laporkan. Karena April harus sudah running,\" tambah Pandji.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dra H Agus Mulyadi MM menuturkan, ada enam kesepakatan hasil rapat dengan instansi terkait, Kamis (21/1) lalu. Pertama, penugasan pengelolaan dan operasional BRT tetap dilakukan PD Pembangunan melalui mekanisme penugasan kepada BUMD.

Kedua, Dishub bersama PD Pembangunan selaku BUMD yang ditugaskan langsung oleh walikota akan bertemu dan melakukan pembahasan mengenai beberapa hal, seperti terkait dengan rute dan rencana besaran tarif yang akan diterapkan nanti.

Ketiga, rapat internal menyepakati untuk memberikan semacam subsidi kepada tarif yang nanti diterapkan. \"Terkait mekanisme subsidi akan dilakukan oleh BKD, karena ada anggaran Rp500 juta untuk operasional dan balik nama,\" jelas Agus.

Sumber: