Shelter PPKS Aman, Penanganan Masalah Sosial akan Lebih Maksimal

RAKYATCIREBON.ID- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon memasukan rencana pembangunan shelter Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke dalam salah satu prioritas untuk dilaksanakan tahun 2021 ini. Sehingga, meski pun ada penyesuaian anggaran untuk penanganan Covid-19, anggaran untuk pembangunan Shelter PPKS sekitar Rp900 jutaan aman.

Sebagai SKPD yang mengajukan dan yang nantinya akan menerima manfaat dari Shelter PPKS, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) merespons positif pihak DPUPR yang memasukan Shelter PPKS dalam program prioritas untuk tahun 2021. Sehingga anggarannya tetap dipertahankan di tengah penyesuaian yang dilakukan di seluruh SKPD di Kota Cirebon.

Kepala DSPPPA Kota Cirebon, Dra Santi Rahayu melalui sekretaris dinasnya, Tris Prayudi mengungkapkan, shelter PPKS menjadi impian pihaknya sejak lama. Sehingga, jika impian tersebut terwujud, maka penanganan persoalan sosial di Kota Cirebon bisa dilakukan lebih maksimal.

\"Itu fasilitas yang sangat dibutuhkan. Sangat penting. Karena penanganan PPKS perlu sarana tempat, sebelum nanti diproses. Jadi, alhamdulillah kalau bisa dilaksanakan,\" ungkap Tris kepada Rakyat Cirebon, Rabu (3/2).

Menurut data, lanjut Tris, persoalan sosial, terutama dari 26 persoalan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cirebon sangat banyak. Dalam setiap tahunnya bisa sampai ratusan. Mulai dari Pengemis Gelandangan dan Orang Telantar (PGOT), hingga orang dalam perjalanan yang kehabisan ongkos. Termasuk anak jalanan yang masih banyak ditemukan di persimpangan-persimpangan Kota Cirebon.

Hal tersebut, memerlukan penyelesaian yang komprehensif. Terlebih memerlukan dukungan sarana, karena proses  penyelesaiannya cukup panjang. \"Banyak sekali. Sehingga tidak mungkin jika harus ditangani dan tinggal di kantor. Maka kita perlu shelter PPKS,\" lanjut Tris.

Mengenai proses dan progres pembangunannya, DSPPPA menyerahkan semua kepada DPUPR selaku SKPD teknis yang akan membangun. Dia memastikan, pemanfaatkan shelter ke depan akan dimaksimalkan secara serius.

\"Ketika sudah berdiri, nanti penanganan PPKS akan lebih masif. Terutama layanan konseling. Jadi secara design, nanti ada juga ruang untuk menginap. Itu semua dilaksanakan oleh PU,\" bebernya.

Sebelumnya, Kepala DPUPR Kota Cirebon, Syaroni ATD MT mengatakan, tahun 2021 ini, semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dipastikan akan melakukan penyesuaian anggaran, atau lebih dikenal dengan refocusing. Dan DPUPR kembali harus memutar otak dalam menjalankan programnya. Karena dengan adanya penyesuaian anggaran, maka dipastikan ada beberapa proyek fisik yang kembali harus ditunda.

Namun rencana pembangunan shelter bagi PPKS yang diajukan DSPPPA, dikatakan Syaroni, masuk dalam salah satu proyek strategis. Sehingga anggaran akan dipertahankan dan pembangunan bisa tetap dilaksanakan.

\"Proyek fisik belum kita inventarisir. Yang pasti, program strategis tidak akan dipotong. Di luar itu, seperti Shelter PPKS masih ada. Itu masuk program visi misi. Progresnya belum mulai, menunggu kepastian penyesuaian. Kalau sudah pasti mana-mana saja, meskipun DPA belum kita akan mulai tender,\" kata Syaroni. (sep)

Sumber: