LSM-Ormas-OKP Pasang Badan Demi Hibah Lahan untuk UGJ

RAKYATCIREBON.ID – Pro kontra atas rencana hibah lahan di kawasan Bima milik Pemkot Cirebon kepada Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ), terus mengemuka. Kali ini, puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Cirebon menyatakan siap pasang badan jika ada pihak-pihak yang sengaja membangun opini keliru soal rencana hibah tersebut.

“Sampai saat ini permohonan hibah yang diajukan oleh YPSGJ masih dalam proses permintaan persetujuan DPRD Kota Cirebon. Oleh karena itu, tidak benar adanya apabila (ada yang menyebut) sudah terjadi penghibahan tanah sebagaimana dimaksud dari Pemerintah Kota Cirebon kepada YPSGJ,” ungkap juru bicara Aliansi Ormas, LSM dan OKP Kota Cirebon, Budi Permadi di kawasan Jalan Sudarsono, Minggu (31/1).

Ia menambahkan, berdasarkan fakta-fakta yang didapat pihaknya, pemanfaatan lahan kawasan Bima yang saat ini digunakan YPSGJ untuk Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) merupakan hasil perjanjian pinjam pakai. Dimulai pada 2018 sampai 2019, serta telah diperpanjang sampai 2024.

“Bahwa adanya informasi dan tudingan jika permohonan hibah tersebut telah terjadi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan beberapa LSM melalui media massa, merupakan bentuk penyesatan dan fitnah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Budi.

Budi mengimbau kepada masyarakat, baik di dalam maupun luar Kota Cirebon untuk lebih cerdas dan bijaksana dalam menerima serta menyerap informasi terkait permohonan hibah oleh YPSGJ. Sehingga, tidak terprovokasi dan tetap menjaga situasi Kota Cirebon yang selama ini kondusif.

Terhadap setiap lembaga atau organisasi yang berdomisili di luar maupun Kota Cirebon untuk tidak lagi membuat opini dan pernyataan yang menyesatkan tentang permohonan hibah YPSGJ, serta tetap menjaga etika berorganisasi. Sehingga, menurut Budi, dapat tercipta rasa saling menghormati dan menghargai antarormas.

“Kami mendukung segala upaya pengembangan pendidikan dan pembangunan oleh YPSGJ. Khususnya terhadap permohonan hibah tanah seluas 1,3 hektar kepada Pemerintah Kota Cirebon. Sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demi kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cirebon,” jelasnya.

Selain itu, Budi juga menyampaikan, pihaknya siap mengawal program pembangunan yang dijalankan Pemkot Cirebon. Pihaknya akan mengedepankan kondusivitas Kota Cirebon. “Kami siap mengawal dan mendukung program pembangunan di Kota Cirebon. Kami juga sepakat untuk menjaga kondusivitas daerah,” kata dia.

Hal senada disampaikan Ketua LSM BAR, Suhendi SH. Pihaknya menegaskan, akan menghalau pihak manapun yang mengganggu rencana pembangunan di Kota Cirebon. Khusus terkait rencana hibah lahan untuk YPSGJ dan pengembangan kampus UGJ, Suhendi mendukung, lantaran untuk kemajuan dunia pendidikan.

 “Kami siap mendukung dan menghalau siapapun yang akan mengganggu rencana pembangunan atau hibah untuk YPSGJ,” kata pria yang juga alumni Fakultas Hukum UGJ tersebut.

Untuk diketahui, Pemkot Cirebon sudah merespons permohonan hibah lahan yang diajukan YPSGJ dengan mengajukan persetujuan DPRD. Saat ini, prosesnya masih pada kajian di internal panitia khusus (pansus) DPRD, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kita rencananya Februari rapat paripurna pengambilan keputusan, disetujui atau tidaknya hibah tersebut,” kata Ketua Pansus Hibah di DPRD, Edi Suripno SIP MSi.

Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH sendiri sudah menyampaikan beberapa hari lalu, pihaknya akan menghormati dan melaksanakan keputusan DPRD terkait rencana hibah tersebut. “Prosesnya saat ini masih di pansus DPRD. Apapun hasilnya nanti kita akan jalankan. Artinya, saat ini hibah tersebut belum terjadi,” kata Azis. (jri)

Sumber: