Desak RSDGJ Segera Operasikan PCR, Pansus Covid-19 Pasang Badan

RAKYATCIREBON.ID-Pansus Covid-19 DPRD Kota Cirebon menyatakan pasang badan, jika RSD Gunung Jati segera mengoperasikan alat tes swab atau PCR. Kendati diklaim terkendala karena belum dilakukannya visitasi oleh Labkesda Jabar.

“Kalau visitasi dari Labkesda Jabar belum juga terlaksana, kami minta layanan uji swab untuk masyarakat tetap dibuka, kami siap menjamin,” kata Wakil Ketua Pansus Covid-19, dr H Doddy Ariyanto MM, Rabu (27/5).

Politisi PPP itu mendesak Ketua Gugus Tugas Covid-19 sekaligus Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH melakukan percepatan. Bahkan bertanggungjawab untuk menjamin pengoperasian PCR.

“Kalau ketua gugus tugas tidak siap bertanggungjawab atas beroperasinya PCR, kami siap bertanggungjawab. Ini demi masyarakat. Agar cepat bisa melayani,” katanya.

Senada dikatakan Wakil Ketua DPRD, M Handarujati Kalamullah SSos. Menurutnya, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang notabene Pemkot Cirebon seharusnya bisa cepat dalam penyediaan layanan tes PCR.

“Refocusing anggaran yang dilakukan cepat, tapi eksekusi pelaksanaan di lapangan sangat lambat. Contohnya tes swab massal yang juga belum bisa dilaksanakan,” katanya.

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Andru itu mengaku heran, lantaran pengoperasian PCR masih menunggu visitasi dari Labkesda Jabar. Seakan tidak bisa jemput bola.

“Padahal Pak Wali yang juga ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sering video conference dengan gubernur. Kalau saja bawahannya menyampaikan laporan setiap perkembangan, mungkin bisa disampaikan ke gubernur,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur RSDGJ, dr Ismail Jamaludin SpOT menjelaskan, ada sejumlah syarat yang harus dilengkapi dalam penyediaan laboratorium tempat PCR, karena laboratorium mikrobiologi. Misalnya harus tekanan negatif, kalaupun pakai AC harus khusus.

“Jadi bukan dilambat-lambatkan. Tapi karena kondisinya. Bahkan rumah sakit lain yang bareng pemesanannya, mereka baru akan dikirim bulan Juni. Kita sekarang sudah siap. Hanya memang Labkesda Jabar juga menerima pemeriksaan dalam jumlah banyak,” kata Ismail.

Ismail menambahkan, untuk pengoperasian PCR harus lebih dulu visitasi dari Labkesda Jabar, karena kaitannya kepentingan nasional. “Koordinator tiap provinsi itu Labkesda di tingkat provinsi. Sehingga nanti data hasil tes itu terhubung ke pusat,” ujarnya.

Ditanya mengenai konsekuensi jika PCR dioperasikan tanpa menunggu visitasi dari Labkesda Jabar, Ismail belum bisa menjawab. Ia akan melaporkan lebih dulu hasil rapat dengan pansus kepada walikota atau ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

“Nanti saya lapor dulu ke ketua Gugus Tugas. Saya belum tahu konsekuensinya. Karena yang jelas harus terdaftar di Litbangkes melalui Labkesda Jabar,” katanya. (jri)

Sumber: