Jokowi Sesalkan Masih Ada 103 Daerah belum Anggarkan Dana JPS

RAKYATCIREBON-Presiden Jokowi menyesalkan masih ada 103 daerah yang belum menganggarkan dana jaring pengaman sosial di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi meminta Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Sri Mulyani menegur kepala daerah yang ngeyel tersebut.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai refocusing dan realokasi anggaran, kemudian juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, Selasa (14/4). 

Jokowi menambahkan, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan  34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan corona. “Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” ujar Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu juga meminta Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah, Pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran corona.

Terkait refocusing dan realokasi anggaran APBN 2020, Jokowi menekankan, agar seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemda menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. “Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya. 

Jokowi meminta semua fokuskan untuk penanganan corona. Baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya. “Sudah berkali-kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sampaikan. Kesehatan yaitu Covid-19, yang kedua jaring pengaman sosial, yang ketiga stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha,” imbuhnya. (rmco)

Sumber: