Edi: Jangan Takut Bantuan Walikota Dipolitisir

Edi: Jangan Takut Bantuan Walikota Dipolitisir

\"ketua

RAKYATCIREBON.CO.ID – Camat dan lurah diminta terus mengingatkan para ketua RW untuk segera menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Hal ini agar bisa menyerap anggaran dana hibah rutin bantuan walikota (Bawal).

Pasalnya, seperti bantuan hibah pada sektor lainnya, bantuan untuk 2018 tidak akan bisa dicairkan. Manakala laporan penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya belum diselesaikan.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi turut mengimbau kepada para ketua RW untuk segera menyelesaikan laporan LPJ Bawal.

Sehingga tidak ada kesan keterlambatan dalam penyaluran bantuan yang rutin diterima oleh setiap RW di Kota Cirebon. Apalagi, pada tahun ini Bawal untuk setiap RW mengalami kenaikan hingga Rp50 juta.

\"Syukur kalau lebih cepat lebih baik. Kan ada aturannya. Sebelum bantuan diberikan harus ada laporan yang teraudit bantuan sebelumnya. Jadi, agar cepat bisa dicairkan, para RW selesaikan dulu laporannya,\" ungkap Edi saat ditemui Rakyat Cirebon di ruang kerjanya, Selasa (20/2).

Mengenai adanya isu yang isu sebagian ketua RW khawatir persoalan pencairan bawal akan dipolitisir oleh sebagian pihak, Edi menyampaikan agar para ketua RW tidak perlu khawatir.

Karena, kata dia, bagaimana pun keadaan politik di Kota Cirebon saat ini, tidak akan mempengaruhi pencairan bawal. Selama aturan yang sudah ada dijalankan dengan baik.

\"Pertanggung jawabannya harus diselesaikan, haknya tidak akan hilang. Saya imbau, camat dan lurah harus segera mengingatkan LPJ bawal, agar bantuan segera direalisasikan,\" ucap Edi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum dilakukan pencairan, kata Edi, terlebih dahulu BPK akan melakukan audit. Biasanya, audit dilakukan pada triwulan pertama dan hasilnya keluar pada awal triwulan kedua.

Sehingga pencairan diperkirakan bisa mulai dilakukan pada pertengahan triwulan kedua. \"Tinggal bagaimana nanti kita lihat LPJ tahun sebelumnya sudah rampung atau belum. Audit BPK juga triwulan pertama. Nanti setelah itu dicairkan. Sama seperti KONI dan PMI dan Formi. Jadi jangan khawatir Bawal ini dipolitisasi,\" kata Edi. (sep)

Sumber: