Sekda Heran Pegawai RSD Gunung Jati Membengkak

RAKYATCIREBON.CO.ID  – Membengkaknya jumlah pegawai di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, menuai perhatian Pemerintah Kota Cirebon. Secara tegas, Pemkot Cirebon mengingatkan kepada manajemen RSD GJ untuk menghentikan penambahan pegawai.

“Ini memang harus dievaluasi. Harus dimoratorium, jangan bertambah lagi jumlah pegawainya. Bisa juga kami tempuh kebijakan lain, seperti rasionalisasi. Tapi perlu kajian juga,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs H Asep Dedi MSi, ditemui di Balaikota Cirebon, Selasa (13/2).

Menurutnya, jumlah pegawai di RSD GJ, bila melihat kondisi dan kebutuhan, diperkirakan tidak lebih dari seribu pegawai. Tapi dalam rapat kerja jajaran manajemen dengan Komisi III DPRD pada Senin lalu diketahui mencapai 1.300 lebih pegawai.

“Memang idealnya kurang dari seribu pegawai. Apalagi melihat kapasitas dan fasilitas di RSD Gunung Jati. Saya juga heran, kok banyak tambahan? Harusnya ada kajian, rasio jumlah pasien, ketersediaan ruangan dan kebutuhan pegawai, baik medis maupun non medis,” tuturnya.

Di sisi lain, mengenai belum cairnya pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada RSD GJ hingga mencapai Rp55 miliar, merupakan bagian dari persoalan secara nasional.

“Memang secara nasional kendalanya itu. Sehinga operasional rumah sakit terganggu. Karena rumah sakit butuh uang untuk operasonal setiap hari, pembelian obat dan lainya,” kata Asep Dedi.

Maka dari itu, menurut Asep Dedi, perlu dilakukan pembicaraan antara RSD GJ dengan BPJS Kesehatan. Di samping, Pemkot Cirebon juga melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan. “Jangan sampai mengganggu pelayanan di rumah sakit,” kata dia.

Disinggung mengenai keterlambatan pencairan Jasa Pelayanan (JP) untuk tenaga medis di RSD GJ, Asep Dedi mengakui, juga harus segera diselesaikan oleh pihak manajemen. “JP pasti dibayarkan. Hanya mungkin terlambat. Tapi ini harus segera dicarikan solusinya,” katanya.

Sebelumnya, Direktur RSD GJ, dr Bunadi MKM mengakui, jumlah pegawai di RSD GJ membengkak. Idealnya, jumlah pegawai kurang dari 1.000 orang.

Tapi faktanya, saat ini mencapai 1.390 orang pegawai. “Makanya kami moratorium. Kalau dipangkas, nanti dulu. Kami harus mempertimbangkan aspek lain,” katanya.

Solusi yang akan dirancang pihaknya untuk mengatasi kelebihan jumlah pegawai, diantaranya melakukan peningkatan status dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Tetap (PT).

“Kami juga membuka pelayanan baru. Supaya pendapatan rumah sakit naik. Misalnya, pelayanan MRI, catlab juga ditingkatkan, klinik Hematologi, Ontologi dan Talasemia,” katanya.

Bunadi menyebutkan, pendapatan RSD GJ tetap, tapi pembaginya tinggi. Misalnya untuk pegawai, karena jumlahnya banyak. Hal ini berpengaruh terhadap mekanisme penentuan besaran JP.

“Dan JP belum terbayarkan semua sampai sekarang,” kata dia. Sedangkan pencairan BPJS yang masih tertunda mencapai Rp55 miliar. (jri)

Sumber: