Kurang 233 Ribu, Pemkab Kebut Peserta BPJS Kesehatan

Kamis 30-11-2017,04:00 WIB
Kurang 233 Ribu, Pemkab Kebut Peserta BPJS Kesehatan

CIREBON - Saat ini, masyarakat kabupaten Cirebon belum seratus persen jadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan istri Bupati Cirebon Hj Wahyu Tjiptaningsih SE ketika menghadiri pembagian kartu JKS KIS di Astanajapura, Rabu (29/11). 
\"pemkab
Penyerahan kartu JKS KIS di Astanajapura. Foto: Zezen/Rakyat Cirebon
Wanita yang akrab disapa Ayu ini berjanji, akan terus mengejar target seratus persen peserta BPJS Kesehatan. Saat ini pemkab telah memberikan kartu JKS KIS di sebelas desa.  “Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Cirebon terhadap derajat kesehatan masyarakat,” ujar Ayu.

Saat ini, kata dia, di kabupaten Cirebon masih kurang 233 ribu. Angka tersebut berada dikisaran 29 persen masyarakat yang belum mendapatkan kartu. Makanya, ia menegaskan dua tahun kedepan, persoalan itu akan selesai.

“Kami targetkan pada tahun 2019 akan tuntas. Tetapi saya mengharapkan kepada masyarakat supaya tetap sehat, biar tidak digunakan kartunya. Kalau sudah terbangun pola hidup yang sehat, akan berdampak positif, dan melahirkan anak-anak cerdas bermutu dan berkualitas,” terang dia.

Menurutnya, sejauh ini upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan prosedur. Yakni mengambil data dari aparat Desa setempat, kemudian melalui Dinas Sosial serta lembaga lain yang memberikan informasi seputar penerima JKS KIS. Makanya ia meyakini sudah tepat sasaran. Kalaupun belum sepenuhnya tepat sasaran hanya perlu penyempurnaan.

Dia menegaskan, ketika ada masyarakat yang belum terbagi, atau sudah ada yang meninggal tetapi kartu tersebut masih diberikan, maka diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk segera dilaporkan agar diberikan pengantar ke BPJS agar bisa digantikan kepada masyakrat lain.  “Agar kegunaannya dapat dimanfaatkan oleh yang lain,” ucapnya.

Sementara itu, Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Sudiono menjelaskan, untuk menghindari terjadinya kasus kesalahan penerima JKS KIS, perlu adanya sinergitas dari masyarakat dan Dinsos. Saat ini kabupaten Cirebon terus berupaya agar program tersebut selesai tahun 2018.

“Data yang ganda yang tidak terdapat NIK akan langsung dihentikan. Jadi, akan terhindar dari kesalahan penerima,” akunya.

Terpisah, Kepala Puskesmas Sidamulya, Yati Fironike SKM mengaku, pihaknya beserta puskesmas lain hanyalah kebagian tempatnya saja. “Kami ketempatan saja. Adapaun yang mendata siapa-siapa saja yang dapat kartu JKN KIS, kewenangan BPS,” ujarnya.(zen)

Sumber: