109 Ribu Warga Kota Cirebon Masih Miskin

Sabtu 21-10-2017,08:00 WIB
109 Ribu Warga Kota Cirebon Masih Miskin

KEJAKSAN - Masalah kemiskinan jadi permasalahan kompleks dan sukar dituntaskan jika hanya mengandalkan satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja, sementara permasalahan menyangkut kemiskinan di Kota Cirebon kian pelik untuk diselesaikan jika penangannnya tidak intens dilakukan. 
\"pemkot
Gelandangan di lampur merah Kota Cirebon. dok. Rakyat Cirebon
Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A), hingga saat ini tercatat hampir 109 ribu warga Kota Cirebon berada di bawah garis kemiskinan, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hanya DSP3A yang saat ini dipercaya menjadi leading sector dalam pengentasannya.

Dari sebanyak 26 indikator yang masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tentunya menjadi triger mencolok dalam meminimalisasi potensi kemiskinan yang harus diselesaikan secara komprehensif.

\"Masalah penanggulangan kemiskinan, sudah disarankan untuk dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Artinya semua pihak harus ikut menggalakkan program penanggulangan hingga sampai kepada sasaran,\" demikian disampailan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kota Cirebon, Jamaludin saat diwawancarai rakcer.

Diakui Jamaludin, DSP3A memiliki tanggung jawab penuh untuk penyelesaian 26 indikator PMKS yang didalamnya terdapat masalah kemiskinan. Hanya saja, program yang mengerucut hingga ke titik sasaran, yakni para warga miskin memang belum maksimal. 

\"Baru dari dinas sosial saja yang mengerucut sampai kepada masyarakat dalam hal penanggulangan kemiskinan ini. Karena, SKPD yang lain sifatnya masih umum dan belum sampai ke indikator kemiskinan,\" lanjut dia.

Oleh karena itu, penyelesaian kemiskinan secara komprehensif sudah seharusnya disampaikannya dalam setiap pertemuan lintas SKPD. Hal itu, kata dia, untuk dijadikan sebagai pertimbangan guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan dari berbagai sektor, seperti sektor ekonomi dan pembangunan. 

\"Saya selalu sarankan untuk kedepan, melalui BP4D agar ditentukan siapa mengerjakan apa. Agar dari semua SKPD pada setiap programnya diprioritaskan mengenai pengentasannya,\" tuturnya.

Menurut jamal, percepatan yang sifatnya pengentasan memang tidak bisa berjalan instan melainkan bertahap. Untuk itu, perlu kiranya penyelesaian bersama dari setiap stake holder, baik instansi pemerintahan maupun sektor swasta untuk bisa merumuskan.

Karena sudah menjadi kepentingan dan tugas bersama dalam mencari cara bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan warga, khususnya bagi masyarakat di kota yang digadang-gadang menuju kota Smart City ini.

\"Setiap sektor itu harus mempunyai program yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan dan semuanya harus fokus, dengan begitu upaya pengentasan kemiskinan saya yakin akan cepat mendapatkan hasil yang signifikan,\" pungkasnya. (sep)

Sumber: