Pemprov Siap Belajar ke Pemkot Cirebon Cara Meredam Kisruh Angkutan Online

Jumat 13-10-2017,02:23 WIB
Pemprov Siap Belajar ke Pemkot Cirebon Cara Meredam Kisruh Angkutan Online

LEMAHWUNGKUK - Keberhasilan Pemerintah Kota Cirebon dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada dalam menyelesaikan permasalahan Transportasi Online dan Konvensional diapresiasi oleh pihak Provinsi Jawa Barat.
\"wagub
Wakil Gubernur Jawa barat Deddy Mizwar. Foto: Asep/Rakyat Cirebon
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar saat diwawancara sejumlah awak media usai menghadiri kunjungan kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Kejawanan, Kamis (12/10) kemarin.

\"Mengenai masalah transportasi online, melihat kondisi di Bandung saat ini, saya rasa Pemkot Cirebon patut dicontoh, disini masalah dua jenis angkutan bisa diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah,\" ungkap wagub yang akrab disapa Demiz tersebut.

Menurut dia, bukan tidak mungkin di kota-kota besar lainnya yang mengalami permasalahan yang sama, cara penyelesaian yang dipakai oleh Pemkot Cirebon ini bisa diadopsi sehingga cara penyelesaiannya nanti bisa lebih berkeadilan dengan mengedepankan azas kebersamaan, demi terwujudnya kondusifitas di kota tertentu yang menjadi milik dan tanggung jawab bersama.

\"Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Kota Cirebon bisa jadi percontohan, cuma bagaimana prosesnya lebih berkeadilan pada setiap keputusan, itu yang penting,\" lanjut dia Demiz.

Disoal mengenai larangan operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk transportasi online, Demiz menilai ini adalah hal yang berbeda, dimana sebuah aturan itu harus tetap diikuti. Ia mengharapkan agar para pengemudi transportasi online bisa mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk larangan beroperasi yang dikeluarkan oleh Dishub Jabar.

\"Mengenai aturan, itu harus diikuti bersama, kalau dilarang yang dijauhi, kalau diperintahkan yang dilaksanakan, karena aturan mengenai ini kan ada di pemerintah pusat, makanya kita ikuti aturannya dulu, karena sekarang masih dalam proses di MK,\" tutur Demiz.

Orang nomor dua di Provinsi Jawa Barat tersebut mengakui, bahwa kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tak bisa dibendung lagi, namun ia mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama dewasa menghadapi kemajuan tersebut sehingga tidak bersifat diskriminasi bagi beberapa pihak.

\"Teknologi boleh maju, tapi jangan sampai ada diskriminasi, transportasi online tidak bayar pajak, sedangkan konvensional ada, itu kan diskriminatif. Tapi percayalah, tidak ada niat pemerintah untuk mendiskriditkan kelompok lain,\" katanya.

Sebelumnya, Walikota Cirebon, Nasrudin Azis enggan menanggapi lebih lanjut mengenai larangan beroperasi bagi transportasi online yang dikeluarkan oleh Dishub Jabar.

\"Kita baru saja berdamai, untuk itu saya tidak mau banyak komentar, yang pasti saya harapkan ini tidak dijadikan alasan oleh pihak manapiun untuk kembali mengganggu kondusifitas di Kota Cirebon, Kota kita bersama,\" ungkap Azis. (sep)

Sumber: