Panitia Sebelas Pilkades Diduga Tidak Netral

Selasa 11-07-2017,06:00 WIB
Panitia Sebelas Pilkades Diduga Tidak Netral

MAJALENGKA - Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka, Akbar S Harto SPd mengatakan, menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, Kesbangpol mengindikasikan ada panitia sebelas di beberapa desa yang disinyalir tidak netral. 
\"panitia
Pembagian nomor urut cakades di Ligung. dok. Rakyat Cirebon
Menurutnya, ada sedikit masalah menjelang Pilkades serentak Sabtu 15 Juli mendatang. Namun dari prosentase yang ada, pihaknya memandang hal tersebut masih bisa diatasi. Selain itu, beberapa indikasi gangguan Kamtibmas sendiri sudah terdeteksi dini.

Pihaknya juga sudah mencegah kemungkinan timbulnya kerusuhan. Akbar meyakini kalau masyarakat saat ini sudah lebih dewasa dan menggunakan akal sehat tentang menyikapi demokrasi. Akan tetapi pihaknya tetap berupaya mencegah dalam menghadapi gangguan-gangguan situasi yang tidak kondusif.  

\"Soal Kamtibmas sendiri sampai saat ini belum ada gangguan yang berarti. Kelihatannya kondusif. Memang ada kecurigaan yaitu panitia yang memihak kepada salah satu calon. Tetapi sudah dikomunikasikan agar segera di bereskan, \" sebut Akbar, Senin (10/7).

Dijelaskan Akbar, Pilkades sejatinya masyarakat sudah tidak belajar lagi berpolitik karena pemilihan tingkat desa itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Berbeda dengan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota hingga Pilpres yang pelaksanaan pemilihan langsung baru beberapa tahun terakhir. 

Pilkades itu sebagai salah satu titik tolak pembangunan pedesaan guna menyukseskan kemajuan suatu desa itu sendiri. Menjadi calon kepala desa itu jangan dianggap enteng. Pasalnya, Kuwu adalah presiden kecil yang memimpin masyarakat bawah serta langsung berhadapan dengan rakyat.  

\"Jadi, kuwu itu tidak gampang karena perannya sangat penting dan luar biasa. Negara bisa sejahtera dan makmur manakala kuwu itu bisa ngurus masyarakatnya. Oleh karena itu kami berpesan kepada seluruh panitia pelaksana pilkades dan masyarakat yang daerahnya akan menggelar demokrasi agar tetap menaati tahapan dengan profesional. Panitia harus benar-benar bertindak objektif,\" ungkapnya.(hsn)

Sumber: