Anggaran Desa Harus Diawasi

Selasa 09-05-2017,07:06 WIB
Anggaran Desa Harus Diawasi

KUNINGAN - Sejumlah elemen warga mendatangi gedung DPRD Kuningan guna menyampaikan aspirasi terkait imbauan agar ada pengawasan khusus terkait penyelenggaraan anggaran di desa, kemarin (8/5). 
\"pengawasan
Warga Kuningan datangi DPRD. Foto: Mumuh/Rakyat Cirebon
Mereka datang ke DPRD dan diterima Komisi I setelah sebelumnya gagal menemui pejabat DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk menyampaikan aspirasi yang sama.

Kedatangan warga ini diterima Ketua Komisi I DPRD, H Dede Ismail SAP MSi yang langsung merespons baik terhadap aspirasi dan keinginan warga tersebut. 

Diskusi sekaligus penerimaan aspirasi melalui audiensi tersebut berlangsung sangat serius mengingat terdapat poin penting yang disampaikan tentang berbagai persoalan yang ada di desa khususnya yang berkaitan dengan anggaran.

Dadan Somantri selaku perwakilan warga yang juga Ketua Ormas Gardah (Garis Akidah), usai pertemuan menyampaikan kedatangannya ke gedung dewan tersebut dalam rangka bersilaturahmi guna menyampaikan sejumlah aspirasi berkaitan dengan desa. 

Dengan nada kecewa karena sebelumnya tidak ditemui pihak DPMD, Dadan didampingi belasan warga lainnya mengatakan, aspirasi yang disampaikan kepada Komisi I DPRD diantaranya terkait pengelolaan keuangan desa. 

Ia menilai selama ini fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal sehingga muncul sejumlah persoalan yang belakangan ramai diberitakan media.

“Kita ingin aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Komisi I DPRD sebagai mitra kerja DPMD agar keuangan desa betul-betul bisa dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Ada beberapa hal yang tidak direalisasikan oleh pihak desa, misalnya terkait imbauan KPK yang ditujukan kepada para kepala desa agar ada transparansi mengenai penggunaan anggaran desa dengan cara menempel papan informasi atau sejenisnya,” kata Dadan kepada wartawan.

Hal lainnya disampaikan rekan Dadan, yakni Ketua Komunitas Teater Banyoe Desi Ariasandi Pratiwi. Dengan membawa serta sejumlah warga sebagai perwakilan dari sejumlah desa, ia menyampaikan sejumlah poin penting kepada Komisi I yang berkaitan dengan desa. 

Berdasarkan pengaduan warga beberapa desa kepadanya, pihaknya sangat berharap agar aduan yang juga telah disampaikan langsung kepada Komisi I DPRD tersebut bisa segera ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan anggaran desa, kebijakan desa dan lain sebagainya.

Sementara itu, dengan adanya berbagai aspirasi warga tersebut, Ketua Komisi I DPRD H Dede Ismail langsung meresponnya dan berjanji dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan berencana memanggil pihak DPMD sebagai mitra kerjanya untuk diadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat). 

Tak hanya memanggil DPMD, pihaknya pun akan memanggil mitra kerja lainnya, seperti Assda I dan Forum Camat.

“Insya Allah kami akan segera menindaklanjuti aspirasi ini. Nanti akan menjadwalkan untuk kita mengadakan RDP dengan mitra kerja, DPMD, Assda I dan Forum Camat. Kita juga nanti akan mengundang lagi teman-teman ini untuk ikut dalam RDP itu,” janjinya.

Dede membenarkan terkait adanya himbauan KPK terkait dengan harus adanya transparansi keuangan desa, yakni dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) yang nilainya cukup besar. 
Ia juga sangat berharap agar anggaran tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara ditempelkan melalui alat peraga dengan tujuan transparansi.

“Jika itu direalisasi, maka akan sejalan dengan program pemerintahan pusat, bahwa warga masyarakat bebas mengakses terkait anggaran belanja daerah maupun di ruang lingkup pemerintahan desa itu sendiri,” pungkas bos kasur Palembang itu. (muh)

Sumber: