Anggaran Pelesiran PD BPR Harus Dipertanggungjawabkan

Selasa 18-04-2017,15:00 WIB
Anggaran Pelesiran PD BPR Harus Dipertanggungjawabkan

KUNINGAN – Agenda tamasya ke Pangandaran bersama para kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Kuningan yang didanai PD BPR Kuningan, memicu berbagai reaksi dari sejumlah kalangan.
\"sujarwo
 Sujarwo BA. Foto: Gilang/Rakyat Cirebon
Salah satunya pengamat politik daerah Sujarwo BA. Dirinya menilai, harus ada keterbukaan baik kejelasaan anggaran yang dipakai, maupun pernyataan yang diutarakan Pimpinan Komisi II DPRD Kuningan. 

“Munculnya penjelasan, baik dari jajaran BPR maupun dari unsur Pimpinan Komisi II terkait kegiatan \'tamasya bersama\' Kades ke Pangandaran yang didanai BPR, diharapkan bukan sekedar pemanis komunikasi belaka,” ucap pria yang biasa disapa Ewo itu, kepada Rakcer, Minggu (16/04).

Sekecil apapun lanjutnya, masyarakat dituntut untuk percaya pada pernyataan para wakil rakyat di Komisi II yang mengaku sudah melakukan persidangan dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran BPR. Jika terungkap fakta dan mengandung nilai kebohongan dari hasi RDP tersebut, masyarakat berhak untuk kehabisan kepercayaan pada wakilnya yang ada di lembaga legislatif itu.

Terkait biaya tamasya yang diklaim BPR, Ewo mengatakan benar merupakan dana promosi yang berasal dari laba perusahaan. Akan tetapi, tentunya masih perlu didalami lebih jauh oleh berbagai pihak yang berkompeten untuk melakukan audit terhadap BUMD tersebut.

“Nah, jika hasil auditnya BPR tidak dapat mempertanggung-jawabkannya, tentunya berbagai sanksi sudah siap untuk dijatuhkan ke jajaran direksi BPR Kuningan,” katanya.

Menyikapi hadirnya Bupati Kuningan H Acep Purnama, Ewo mengatakan sudah sebagai kapasitasnya sebagai kepala daerah sekaligus pemilik BUMD. 

Tidak patut dipersalahkan, selama dalam pertemuan tersebut tidak terjadi deal deal politik. Kalaupun terjadi, hal itu tidak bisa dikatagorikan suatu pelanggaran, karena hingga saat ini  Acep belum ditetapkan sebagai calon dalam perhelatan Pilbup 2018 nanti. 

“Sah-sah saja asalkan masih dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Jika memang ada dialog politik, tidak masalah beliau kan belum ditetapkan walaupun sudah terucap akan maju nanti,” pungkasnya. (gio/mgg)

Sumber: