BEM se-Indramayu Desak KPK Tuntaskan Kasus e-KTP

Rabu 22-03-2017,02:00 WIB
BEM se-Indramayu Desak KPK Tuntaskan Kasus e-KTP

INDRAMAYU - Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indramayu turun ke jalan menyuarakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/3).
\"bem
BEM se-Indramayu demo kasus e-KTP. Foto: Tardi/Rakyat Cirebon
Gerakan dalam bentuk aksi unjuk rasa yang membawa sejumlah tuntutan itu juga merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap program elektronik KTP (e-KTP).

Dengan membawa sejumlah panji BEM masing-masing perguruan tingginya, massa aksi juga membentangkan spanduk dan poster, juga peraga modifikasi e-KTP dalam ukuran jumbo. Mengawali aksinya di areal parkir GOR Darma Ayu, unjuk rasa tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

BEM dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Indramayu itu menyampaikan aspirasi salah satunya kepada wakil rakyat di DPRD Indramayu. Massa mendesak legislatif untuk mendukung aksi Aliansi BEM se-Indramayu tersebut. Juga mendukung penuh upaya KPK untuk menuntaskan kasus korupsi e-KTP.

Tuntutan lainnya, mendesak pemerintah yang dipimpin Jokowi-JK untuk memberhentikan pejabat yang tersandung kasus program dokumen kependudukan tersebut. \"Melalui aksi ini pula kami mendesak aparat penegak hukum untuk mempercepat penuntasan e-KTP tanpa adanya intervensi politik dari pihak manapun,\" jelas salah seorang orator, ‎Haris Wantoni.

Disampaikan orator lainnya, Wahidin Hidayat, ‎dalam proses pembuatan e-KTP saja terdapat sejumlah hal yang mengecewakan pelayanannya. Mulau dari susahnya bikin e-KTP, penantian sangat lama menunggu fisik e-KTP, hingga kualitas e-KTP yang sangat jelek. 

\"Melalui aksi ini kami juga menyerukan untuk mengawal proses penuntasan kasus e-KTP. Uang rakyat dikorupsi Rp2,3 triliun dalam program e-KTP. Rakyat jelas sangat kecewa,\" ungkapnya.

Sementara Ketua DPRD Indramayu, H Taufik Hidayat SH MSi menyatakan dukungannya terhadap proses penuntasan kasus e-KTP yang sudah ditangani KPK. Diharapkan kasusnya segera rampung dan pemenuhan dokumen kependudukan dapat terpenuhi dalam kurun waktu secepatnya.

Selain di DPRD yang disertai penandatanganan dukungan, Simpang Perahu‎ dan Bundaran Kijang dijadikan panggung orasi oleh massa aksi hingga menyita perhatian pengguna jalan. Sebagai ajakan untuk mendukung KPK dan mengawal kasusnya agar tuntas, massa aksi membagikan selebaran. (tar)

Sumber: