Pelunasan Program Kasep Dianggarkan Rp60 Miliar

Selasa 28-02-2017,11:00 WIB
Pelunasan Program Kasep Dianggarkan Rp60 Miliar

INDRAMAYU – Soal menunggaknya Kartu Sehat Pintar (Kasep) senilai Rp42 miliar mulai menemukan titik terang. Dinas Kesehatan (Dinkes) saat ini tengah menunggu Surat Keterangan (SK) mengenai petunjuk teknis (juknis) untuk pencairan anggaran. 
\"Kadinkes
Kadinkes Indramayu Deden Boni Koswara. dok. Rakyat Cirebon
Saat ini telah dianggarkan Rp60 miliar, sementara sisanya akan diintegrasikan ke Badan Penjamin Jasa Sosial (BPJS). Kepala Dinkes Deden Boni Koswara mengungkapkan, pihaknya tengah menunggu SK petunjuk teknis (Juknis) sebagai salah satu langkah dalam pencairan program Kasep. Dimana saat ini prosesnya tengah menuju ke Sekretaris Daerah (Sekda). “Mudah-mudahan minggu ini selesai SK nya,” bebernya.

Lanjut Deden, untuk teknis pelunasan tunggakan tersebut, apakah dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus, tergantung dari jumlah klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Baru kemudian setelah itu Dinkes akan melakukan ferivikasi klaim guna menentukan berapa jumlah yang harus dibayarkan, tentu sesuai dengan jumlah klaim tersebut. 

“Data yang masuk sampai Bulan Desember, dan sudah terferivikasi sampai Bulan Agustus 2016 sekitar Rp25 Milyar, sementara sisanya masih belum terferifikasi,” ucapnya. Pihaknya dulu pernah menjadi Direktur di RSUD Indramayu, sehingga anggaran untuk Kasep dan Jaminan Persalinan Daerah (Jamperda) sekitar Rp2,5 miliar hingga Rp3,5 miliar per bulan.

Ketika disinggung mengenai potensi terjadinya kolaps di RSUD Indramayu, jika tunggakan Kasep masih terus berlanjut, Deden tidak menampik hal tersebut, mengingat adanya dana lain semisal dari BPJS dan lainya.

“Kita siapkan Rp60 Milyar di tahun ini, Rp40 miliar untuk pelunasan, dan sisanya sebanyak Rp20 miliar akan diintegrasikan ke BPJS,” tegasnya. Sehingga, ditegaskan olehnya kedepanya semua data peserta kasep akan dimasukan ke BPJS, sehingga klaimnya akan dibayarkan oleh pihak BPJS. Hal itu tentu akan berdampak terhadap cepatnya pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Dikarenakan dana BPJS sudah ada dan pembayaranya hanya butuh dua pecan setelah diklaim.

“Kalau Kasep pelayananya terbatas, hanya bisa di 8 rumah sakit, sedangkan untuk BPJS seluruh Indonesia, itu keuntunganya,” tuturnya. H Taufik Hidayat Ketua DPRD Indramayu tidak menampik mengenai masih adanya tunggakan yang terjadi pada program Kasep di RSUD Indramayu, agar tetap berjalan maka dipastikan tunggakan tersebut akan dibayar oleh Pemda Indramayu.

“Kita masih ada tunggakan di rumah sakit, biasa akan kita bayar nanti,” ucapnya. Mengenai terjadinya tunggakan pada RSUD tersebut, Taufik beralasan, anggaran yang sudah dianggarkan untuk program Kasep oleh Pemda Indramayu ternyata jumlahnya jauh diluar prediksi, sehingga melebihi jumlah anggaran yang ada. (yan/mgg)

Sumber: