Bupati Tidak Melarang Birokrat Ikut Pilbup Cirebon

Senin 27-02-2017,16:00 WIB
Bupati Tidak Melarang Birokrat Ikut Pilbup Cirebon

CIREBON – Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi mengaku tidak akan menghalangi keinginan dari pejabat yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon tahun 2018 mendatang. Hanya saja, dia mengingatkan untuk tetap menjaga kondusifitas tanpa adanya persaingan tak sehat.
\"bupati
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Foto: Yoga/Rakyat Cirebon
Dikatakan bupati kepada sejumlah wartawan, sebagai bupati, dirinya tidak ada hak untuk melarang birokrat berkecimpung di dunia politik. Hanya saja, bupati mengingatkan ada aturan main yang berlaku bagi para pejabat untuk terjun langsung ke dunia politik.

“Saya tidak melarang dan silakan saja kalau memanga ada pejabat yang mau (mencalonkan diri, red),” tegasnya. Akan tetapi, Sunjaya mengatakan siapapun orangnya, diharapkan tidak menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan lawan politiknya.

“Jangan gunakan ujaran kebencian dalam setiap langkahnya. Jangan menjelekkan pemerintahan atau sosok lainnya yang memang ingin maju,” tambah bupati. Meski demikian, bupati mengaku belum ada satupun birokrat yang meminta izin kepada dirinya untuk maju di pilbup mendatang.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa nama pejabat birokrasi disebut-sebut akan maju dalam pilbup mendatang. Hanya saja, terdapat kabar terbaru yang menyebutkan ada pejabat yang sudah mendekat ke petinggi partai penguasa guna mendapatkan rekomendasi.

Sedikit informasi yang diperoleh mengenai sosok pejabat tersebut. Akan tetapi, dari kabar yang diterima wartawan Koran ini, pejabat tersebut merupakan ‘buangan’ karena sekarang tidak mendapatkan jabatan strategis di pemerintahan.

Motif sakit hati terhadap pemerintahan nampaknya menjadi salah satu alasan mengapa pejabat tersebut coba untuk mendekatkan diri ke partai penguasa yang merupakan pengusung pemerintahan saat ini.

“Kalau nama silakan cari sendiri saja tetapi memang ada pejabat yang sudah merasa yakin akan mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP. Pejabat tersebut merupakan eselon II yang bisa dibilang barisan sakit hati karena tidak mendapatkan tempat di pemerintahan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut.(yog)

Sumber: