Perubahan AKD Sarat Kepentingan bukan Kebutuhan

Selasa 14-02-2017,11:00 WIB
Perubahan AKD Sarat Kepentingan bukan Kebutuhan

SUMBER – Anggota Fraksi Bintang Hanura DPRD Kabupaten Cirebon, Supirman SH menilai rencana perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) harus disesuaikan dengan kebutuhan bukan kepentingan. Perubahan AKD yang akan bergulir pada Maret ini mendatang harusnya berlaku untuk semuanya bukan hanya bagi Badan Kehormatan (BK) dan Bapperda saja.
\"politisi
Supirman. Foto: Ari/Rakyat Cirebon
“Memang diamanat tata tertib itu jika sudah 2,5 tahun maka harus ada perubahan AKD, bukan saja berlaku bagi BK dan Bapperda seperti yang diungkapkan Ketua DPRD beberapa waktu lalu, tapi berlaku untuk semuanya juga seperti Banggar dan ketua-ketua  komisi,” ungkapnya pada Rakcer, Senin (14/2).

Oleh karena itu, kata dia, para pimpinan fraksi harus serius mengawal AKD, bagaimana menempatkan orang-orang terbaiknya untuk meningkatkan fungsi dewan kaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Yang jelas perubahan AKD ini, sambungnya, harus didasari oleh kebutuhan bukan kepentingan. 

“Kalau didasari kepentingan ya peran kita dalam mengawal pembangunan tidak akan menemukan solusi terbaik. Beda kalau berbicara kebutuhan, pasti yang ditempatkan adalah orang yang mampu mengawal kinerja di parlemen dengan baik,” tandasnya. 

Diakui Tong Eng, sapaan akrabnya, didalam dunia politik semuanya sarat dengan kepentingan. Tinggal kepentingan ini apakah untuk masyarakat luas atau dirinya sendiri.  Rencana pimpinan DPRD akan merombak susunan BK dan Bapperda, menurut Tongeng hal yang biasa dan tidak menjadi soal. 

“Yang jelas masyarakat akan menilai kalau misalkan hanya BK dan Bapperda saja yang dirombak. Kemudian dari situ kita lihat ternyata Ketua DPRD dan Bupati sama saja suka merombak seenaknya saja,” jelasnya.

Disinggung mengenai kemungkinan akan terbentuk koalisi baru di momen perubahan AKD, menurutnya hal itu bisa saja terjadi.

“Sangat dimungkinkan ada koalisi baru, bahkan itu yang saya harapkan. Silahkan partai yang memiliki tujuan dan program yang sama bergabung. Seandainya partai berfikir AKD ini untuk memudahkan fungsi legislasi itu sangat baik dan yang ditunggu-tunggu,” tukasnya. 

Politisi Hanura ini mengungkapkan, yang memiliki syahwat kearah sana (koalisi baru,red) adalah PKB. Hal ini terlihat dari ambisi fraksi yang ingin mengganti merah menjadi hijau. 

“Hari ini (kemarin,red) ada berita Fraksi PKB ingin bupati nanti dari hijau. Saya menyambut baik karena mereka antusias dan mempunyai syahwat baik. Masa bupati dari merah terus, ini juga bisa diartikan sebagai manuver PKB. Bisa saja PKB ini akan membuat di dewan tidak tunduk lagi pada merah (PDIP, red),” sambungnya. 

Jika hal ini terjadi, maka akan menjadikan koalisi baru dan akan menguatkan posisi PKB di parlemen. Asal partai bentukan almarhum Gusdur ini konsisten oposisi dari merah. “Kalau akhirnya merapat ke merah sama saja, tapi kalau benar iyadan PKB konsisten justru akan semakin menguatkan posisinya,” ketusnya. 

Untuk Partai Hanura sendiri, sambungnya, ia meminta pada DPC agar mengedepankan kepentingan masyarakat. Jika saat ini tidak berpihak pada masyarakat, maka Hanura harus berani memposisikan diri untuk memihak rakyat sekalipun tidak menguntungkan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH membenarkan pada Maret mendatang akan ada perubahan alat kelengkapan dewan. 

“Ya memang sudah waktunya, pimpinan sih ingin nanti yang utama diubah adalah BK dan Bapperda. Untuk komisi sih tergantung fraksi masing-masing,” jelasnya. 

Mustofa mengklaim, perombakan BK dan Bapperda ini guna meningkatkan fungsi dan kinerja. Sehingga bisa lebih baik lagi nantinya. (ari)

Sumber: