Jumat 10-02-2017,13:00 WIB
Parpol Koalisi Parlemen Tak Khawatir PKB-Golkar Nyalip
CIREBON – Wacana perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Cirebon yang digulirkan langsung Ketua Dewan H Mustofa SH dituding sebagai manuver PDI Perjuangan mengikat teman koalisinya.
|
HM Yatsawi. dok. Rakyat Cirebon |
Informasi yang beredar, PDIP akan gunakan kocok ulang AKD untuk mengikat koalisi baru, sekaligus melanjutkan kerjasama politiknya hingga Pilbup tahun 2018 mendatang.
Seperti diketahui sebelumnya, isu perombakan AKD ini berkembang setelah dibukanya Tata Tertib DPRD yang menyebutkan perombakan bisa dilakukan dalam kurun waktu 2,5 tahun. Walaupun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai penguasa belum menentukan sikapnya.
Dalam dewan sendiri terdapat dua poros yaitu poros koalisi PDIP dan juga diluar itu. Fraksi yang bergabung dan mendapatkan jatah AKD sendiri ialah Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem dan Hanura. Sedangkan, dua fraksi lainnya yaitu PKB dan Golkar tidak mendapatkan “Jatah” di AKD.
Kekhawatiran akan menyelinapnya dua fraksi diluar poros partai penguasa dengan mendekati PDIP ternyata sama sekali tidak dihawatirkan parpol pendukung kekuatan PDIP di parlemen. Masing-masing ketua partai, meyakini PDIP akan tetap mengutamakan fraksi dalam poros koalisi yang selama ini berjalan.
Seperti yang diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon, HM Yatsawi SH. Ia menilai, koalisi yang terjalin selama ini di dewan dapat terus berjalan tanpa hambatan.
“Kita tetap akan ikut poros dan saya rasa PDIP juga tidak akan meninggalkan fraksi dalam poros koalisi yang 2,5 tahun ini sudah berjalan,” ujar Yatsawi singkat.
Begitu juga dikatakan Ketua DPD Nasdem yang sekaligus Ketua BK, Sukaryadi SE yang berpendapat ikatan koalisi saat ini tidak akan terpisah. Hanya saja, Sukaryadi tidak menutup kemungkinan langkah dua fraksi lainnya untuk merapatkan diri ke PDIP.
“Saya kira selama memang sejalan dengan koalisi, maka tidak ada masalah mereka mau bergabung juga. Memang, PDIP sebagai partai pemenang, dapat menentukan apakah dua fraksi itu masuk atau tidak. Tetapi, komunikasi politik diantar koalisi ini kan cukup kuat,” terangnya.
Mengenai kemungkinan adanya kepentingan pilbup dalam penentuan AKD mendatang, Ketua DPC Gerindra, Drs H Subhan menilai hal tersebut berbeda kepentingan. Menurutnya, koalisi di dalam dewan dilakukan semata-mata untuk pembangunan Kabupaten Cirebon.
“Sedangkan untuk pilbup berbeda kepentingannya. Gerindra sebetulnya di posisi diam dan tetap pada posisi saat ini saja,” terangnya.
Walaupun demikian, diantara koalisi ini, masih ada saja yang belum mengetahui isu perombakan AKD. Seperti Ketua DPD PKS, Junaedi ST yang mengaku belum mengetahui adanya wacana perubahan kompoisisi dalam AKD.
“Saya belum mengetahui. Tetapi, kalaupun akan ada perombakan, maka seluruh partai akan berembuk duduk bersama. Sampai dengan saat ini, saya belum mendengar hal itu dilakukan,” ujarnya. (yog)