Koalisi Pilgub dan Pilbup Bisa Beda
Selasa 24-01-2017,14:00 WIB
Tak Ada Instruksi Harus Sama, PKS Lihat Dinamika Lapangan
SUMBER – Konstelasi politik di tahun 2018 nampaknya sangat dinamis. Koalisi antar partai politik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten akan berjalan terpisah sehingga strategi politik sangat menentukan langkah. Seperti diketahui, tahun depan, khususnya di Kabupaten Cirebon sendiri akan dilaksanakan pemilihan bupati (Pilbup) Cirebon. Sedangkan, di tingkat provinsi pun sama akan melaksanakan pemilihan gubernur (Pilgub) di waktu bersamaan.
Berbarengannya waktu pelaksanaan, ternyata tidak mempengaruhi rencana koalisi parpol. Maksudnya, koalisi antara tingkat provinsi dnegan kota atau kabupaten sangat dimungkinan tidak sejalan dalam hal pendukungan.
Seperti yang dikatakan Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Junaedi ST kepada Rakcer, di tahun 2018 mendatang, tidak ada instruksi kepada daerah untuk menyamakan langkah politik dengan DPW PKS.
Dengan kata lain, Junaedi menegaskan, dinamika politik yang akan berkembang tentunya sangat berbeda.
“Saya rasa sampai dengan saat ini tidak ada paksaan untuk menyamakan koalisi antara di provinsi dan kabupaten,” tegas Jun, panggilan akrabnya.
Dicontohkan Jun, di provinsi akan terjadi koalisi antara PKS dengan partai A. Maka, di daerah sendiri tidak harus berkoalisi juga dengan partai yang sama.
“Bisa saja nanti dengan partai B atau C. tergantung kondisi di daerah masing-masing saja,” tambahnya.
Disinggung mengenai masa kampanye nanti apabila koalisi yang terbangun berbeda, Jun menegaskan, hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan.
“Kan kepentingannya juga berbeda sehingga semua bisa berjalan masing-masing,” tandasnya.
Senada, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Cirebon, Sukaryadi SE menyebutkan, partainya selalu mengedepankan kondisi di lapangan dengan tanpa adanya unsur paksaan.
Dengan demikian, Sukaryadi menilai, partainya tidak akan mengharuskan daerah melakukan koalisi yang sama dengan provinsi.
“Kita sih dinamis saja sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Kalau ternyata di provinsi misalnya Nasdem dengan Golkar, maka di kabupaten bisa sama bisa juga dengan partai lain. Intinya tidak ada keharusan,” katanya singkat. (yog)
SUMBER – Konstelasi politik di tahun 2018 nampaknya sangat dinamis. Koalisi antar partai politik di tingkat provinsi dan kota/kabupaten akan berjalan terpisah sehingga strategi politik sangat menentukan langkah. Seperti diketahui, tahun depan, khususnya di Kabupaten Cirebon sendiri akan dilaksanakan pemilihan bupati (Pilbup) Cirebon. Sedangkan, di tingkat provinsi pun sama akan melaksanakan pemilihan gubernur (Pilgub) di waktu bersamaan.
![\"pengurus](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2017/01/pengurus-baru-pks-kabupaten-cirebon.jpg\" "\\"pengurus") |
| Pengurus baru PKS Kabupaten Cirebon. Foto: Yoga/Rakyat Cirebon |
Berbarengannya waktu pelaksanaan, ternyata tidak mempengaruhi rencana koalisi parpol. Maksudnya, koalisi antara tingkat provinsi dnegan kota atau kabupaten sangat dimungkinan tidak sejalan dalam hal pendukungan.
Seperti yang dikatakan Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Junaedi ST kepada Rakcer, di tahun 2018 mendatang, tidak ada instruksi kepada daerah untuk menyamakan langkah politik dengan DPW PKS.
Dengan kata lain, Junaedi menegaskan, dinamika politik yang akan berkembang tentunya sangat berbeda.
“Saya rasa sampai dengan saat ini tidak ada paksaan untuk menyamakan koalisi antara di provinsi dan kabupaten,” tegas Jun, panggilan akrabnya.
Dicontohkan Jun, di provinsi akan terjadi koalisi antara PKS dengan partai A. Maka, di daerah sendiri tidak harus berkoalisi juga dengan partai yang sama.
“Bisa saja nanti dengan partai B atau C. tergantung kondisi di daerah masing-masing saja,” tambahnya.
Disinggung mengenai masa kampanye nanti apabila koalisi yang terbangun berbeda, Jun menegaskan, hal tersebut bukanlah sebuah permasalahan.
“Kan kepentingannya juga berbeda sehingga semua bisa berjalan masing-masing,” tandasnya.
Senada, Ketua DPD Nasdem Kabupaten Cirebon, Sukaryadi SE menyebutkan, partainya selalu mengedepankan kondisi di lapangan dengan tanpa adanya unsur paksaan.
Dengan demikian, Sukaryadi menilai, partainya tidak akan mengharuskan daerah melakukan koalisi yang sama dengan provinsi.
“Kita sih dinamis saja sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Kalau ternyata di provinsi misalnya Nasdem dengan Golkar, maka di kabupaten bisa sama bisa juga dengan partai lain. Intinya tidak ada keharusan,” katanya singkat. (yog)
Sumber:
- Share:
