Soal P3D, Pemkot Dilarang Alokasikan Anggaran

Soal P3D, Pemkot Dilarang  Alokasikan Anggaran

CIREBON – Proses pelimpahan Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dari pemerintah Kota Cirebon ke provinsi ataupun ke pusat, seperti pengelolaan P3D pendidikan menengah atas dan Terminal Harjamukti telah rampung.
\"terminal
Terminal Harjamukrti. Foto: Sudirman/Rakyat Cirebon

Dalam hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon tidak diperbolehkan untuk mengaggarkan segala urusan pemerintah yang sudah dilimpahkan itu, salahsatunya gaji guru.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon, Iing Daiman SIP MSi kepada awak media, kemarin.

Iing mengatakan, pernyataan tersebut sesuai dengan surat eveluasi gubernur yang dilayangkan ke Pemerintah Kota Cirebon pekan lalu.

“Kota tidak boleh menganggarkan segala urusan pemerintah yang sudah dialihakn ke pemerintah provinsi untuk yang P3D itu ya,” ucapnya

Provinsi atau pusat, sambung Iing, secara penuh akan mengelola anggaran untuk P3D yang sudah dialihkan.

Sementara, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pengelolaan P3D yang ditarik provinsi atau pusat itu, sambung Iiang, akan dialihkan kepada program-program yang diprioritaskan.

“Kita akan alihkan kepada belanja yang sudah kita prioritaskan, seperti pembangunan infrasturktur dan pendidikan,” jelasnya.

Senada dengan Iing. Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi mengatakan, tahun depan, Pemerintah Kota Cirebon tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk honorium atau gaji guru tingkat sekolah menengah atas (SMA). Karena, sambungnya, hal tersebut sudah diurus secara penuh oleh proivinsi.

“Kewenangan pemberian gaji atau honor itu sudah kewenangan provinsi. Begitu juga dengan terminal Harjamukti, itu akan sepenuhnya dikelola oleh pusat,” jelasnya.

Ia mengakui, dengan adanya peralihan pengelolaan tersebut dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

Namun, sambungnya, hal itu bisa diantisipasi dengan mengelola sumber PAD yang ada di sektor lain. Sementara, politisi PDIP itu mengatakan, anggaran yang sebelumnya dialokasikan ke terminal dan pendidikan tingkat menengah atas itu akan dialihkan ke belanja modal.

“Kita akan mengatur eksres, belanja pegawai akan dkurangi dan akan ada penambahan untuk belanja modal,” tandasnya. (man)

Sumber: