Komisi II Siap Kaji Target PAD dari BUMD
Minggu 18-12-2016,00:09 WIB
KUNINGAN – Komisi II DPRD akan segera melakukan kajian khusus untuk membahas persoalan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Kabupaten Kuningan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD H Karyani ST saat diwawancarai sejumlah media di gedung dewan, Jumat (16/12).
“Komisi II akan melakukan kajian terhadap target pencapaian PAD dari BUMD. Ini penting agar target PAD setiap BUMD bisa diusahakan secara maksimal sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah daerah,” kata Karyani.
Dalam hal Pemerintah Daerah telah menargetkan pencapaian PAD kepada PDAM sebesar Rp10 milyar, ia memastikan Komisi II akan mengkali lebih khusus karena BUMD yang ada di Kabupaten Kuningan bukan hanya PDAM, tetapi ada BUMD lain, seperti BPR, PDAU dan PT LKM.
“Komisi II DPRD selama ini belum memanggil Direktur PDAM (Deni Erlanda, red) dan saya sendiri mendukung dengan adanya pemerintah daerah menaikan PAD, salah satunya dari sektor PDAM,” tutur Jikar, panggilannya.
Kendati demikian, Jikar juga menegaskan BUMD lainnya selain PDAM, yakni BPR, PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) dan PT LKM juga sangat memerlukan kajian mendalam terkait target untuk PAD. Kajian tersebut akan dilakukan secara serius dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Perusahaan daerah bukan hanya PDAM saja, tapi semua perusahan daerah pasti ada satu alasan untuk owner tidak menaikan PAD dari beberapa perusahaan daerah itu. Nanti Komisi II akan melakukan kajian,” tegasnya.
Dalam kaitannya dengan target Pemerintah Kabupaten Kuningan agar PDAM menyumbang ke PAD sebesar Rp10 miliar per tahun, ia menilai sebenarnya itu sah-sah saja.
Tapi lagi-lagi ia enggan berpanjang lebar membahasnya karena perlu dikaji terlebih dahulu secara cermat dan tepat.
“Kajian kita nanti pertama yakni cakupan pelayanan PDAM sudah bisa belum memenuhi Rp10 miliar itu. Cakupan pelayanan itu pasti akan berdampak pada kenaikan tarif, itu semuanya akan dikaji oleh Komisi II DPRD,” terang Jikar.
Ia berjanji, bukan hanya terhadap PDAM saja, namun kepada semua BUMD seperti PDAU, PT LKM serta BPR akan dilakukan kajian serupa terait kesanggupan dan kepantasan nilai target PAD yang bisa dihasilkan di masing-masing BUMD.
“Dengan adanya kajian, kami di Komisi II berharap agar tidak ada BUMD yang merasa ditekan dan tidak ada juga BUMD yang terkesan tidak mau memberikan lebih dari penghasilan usaha untuk PAD,” tandas Jikar. (muh)
![\"Anggota](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/12/karyani.jpg\" "\\"Anggota") |
| Anggota Komisi II DPRD H Karyani. Foto: Mumuh/Rakyat Cirebon |
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD H Karyani ST saat diwawancarai sejumlah media di gedung dewan, Jumat (16/12).
“Komisi II akan melakukan kajian terhadap target pencapaian PAD dari BUMD. Ini penting agar target PAD setiap BUMD bisa diusahakan secara maksimal sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah daerah,” kata Karyani.
Dalam hal Pemerintah Daerah telah menargetkan pencapaian PAD kepada PDAM sebesar Rp10 milyar, ia memastikan Komisi II akan mengkali lebih khusus karena BUMD yang ada di Kabupaten Kuningan bukan hanya PDAM, tetapi ada BUMD lain, seperti BPR, PDAU dan PT LKM.
“Komisi II DPRD selama ini belum memanggil Direktur PDAM (Deni Erlanda, red) dan saya sendiri mendukung dengan adanya pemerintah daerah menaikan PAD, salah satunya dari sektor PDAM,” tutur Jikar, panggilannya.
Kendati demikian, Jikar juga menegaskan BUMD lainnya selain PDAM, yakni BPR, PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) dan PT LKM juga sangat memerlukan kajian mendalam terkait target untuk PAD. Kajian tersebut akan dilakukan secara serius dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
“Perusahaan daerah bukan hanya PDAM saja, tapi semua perusahan daerah pasti ada satu alasan untuk owner tidak menaikan PAD dari beberapa perusahaan daerah itu. Nanti Komisi II akan melakukan kajian,” tegasnya.
Dalam kaitannya dengan target Pemerintah Kabupaten Kuningan agar PDAM menyumbang ke PAD sebesar Rp10 miliar per tahun, ia menilai sebenarnya itu sah-sah saja.
Tapi lagi-lagi ia enggan berpanjang lebar membahasnya karena perlu dikaji terlebih dahulu secara cermat dan tepat.
“Kajian kita nanti pertama yakni cakupan pelayanan PDAM sudah bisa belum memenuhi Rp10 miliar itu. Cakupan pelayanan itu pasti akan berdampak pada kenaikan tarif, itu semuanya akan dikaji oleh Komisi II DPRD,” terang Jikar.
Ia berjanji, bukan hanya terhadap PDAM saja, namun kepada semua BUMD seperti PDAU, PT LKM serta BPR akan dilakukan kajian serupa terait kesanggupan dan kepantasan nilai target PAD yang bisa dihasilkan di masing-masing BUMD.
“Dengan adanya kajian, kami di Komisi II berharap agar tidak ada BUMD yang merasa ditekan dan tidak ada juga BUMD yang terkesan tidak mau memberikan lebih dari penghasilan usaha untuk PAD,” tandas Jikar. (muh)
Sumber:
- Share:
